MALANG, 2 Agustus 2026 –Kabarnusa24.com)Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perubahan besar dalam strategi nasional penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Jika selama ini penanganan lebih bertumpu pada fasilitas kesehatan, kini Kemendagri meminta pemerintah daerah menjadikan perang melawan TBC sebagai gerakan kewilayahan yang menjangkau hingga desa, kelurahan, bahkan rumah tangga.
Langkah tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, saat membuka Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan dan Aksi Nyata Penanggulangan Tuberkulosis yang dirangkaikan dengan Rakor Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan Penanggulangan TBC di Kota Malang. Rakor ini mempertemukan unsur Kemendagri, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, puskesmas, TP PKK, Posyandu, hingga kader TBC.
Safrizal menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pengendalian TBC. Dengan estimasi sekitar 1,09 juta kasus baru dan 125 ribu kematian setiap tahun, penanganan penyakit ini tidak lagi cukup jika hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.
Menurutnya, TBC merupakan persoalan pembangunan yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan. Karena itu, camat, lurah, kepala desa, puskesmas, Posyandu, PKK, kader kesehatan hingga masyarakat harus bergerak dalam satu koordinasi untuk mempercepat penemuan kasus, pendampingan pasien, dan pencegahan penularan.
Kemendagri bersama Kementerian Kesehatan juga memperkuat sinergi nasional. Jika Kementerian Kesehatan berfokus pada pelayanan medis dan intervensi kesehatan, maka Kemendagri menggerakkan seluruh perangkat pemerintahan daerah agar mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat komunitas.
Safrizal menilai Indonesia perlu mengadopsi praktik baik dari berbagai negara yang berhasil menekan angka TBC. Salah satunya Kuwait yang mampu menurunkan insidensi TBC sekitar 57 persen pada periode 2015–2023 melalui deteksi dini yang agresif, pembiayaan diagnosis dan pengobatan, pengendalian penularan, serta koordinasi lintas sektor.
Selain Kuwait, Ethiopia juga dinilai berhasil membangun sistem pelayanan berbasis masyarakat melalui lebih dari 40 ribu petugas lapangan dan sekitar 15 ribu pos kesehatan. Para kader melakukan kunjungan rumah, mendeteksi warga yang bergejala, memberikan edukasi, hingga mendampingi pasien selama menjalani pengobatan.
Menurut Safrizal, model Ethiopia sangat relevan diterapkan di Indonesia karena memiliki kekuatan kelembagaan yang tersebar hingga pelosok. Camat, kepala desa, lurah, puskesmas, Posyandu, PKK, dan kader kesehatan dinilai menjadi modal besar untuk membangun jaringan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.
Kemendagri juga menyoroti pengalaman Myanmar yang mengembangkan layanan mobile TB screening menggunakan kendaraan yang dilengkapi digital chest X-ray, GeneXpert MTB/RIF, laboratorium mini, serta sistem pencatatan digital guna menjangkau daerah terpencil, komunitas migran, dan kelompok berisiko tinggi.
Safrizal menegaskan bahwa kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas wilayah kepulauan, pegunungan, dan daerah perbatasan tidak boleh menjadi alasan masyarakat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Menurutnya, apabila masyarakat sulit menjangkau pelayanan, maka pelayanan kesehatan yang harus mendekati masyarakat.
Hingga saat ini, Kemendagri mencatat 193 kabupaten/kota telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC, 316 daerah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan TBC, serta ribuan desa dan kelurahan telah bergerak menuju Desa/Kelurahan Siaga TBC.
Safrizal meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota mengambil kepemimpinan langsung dalam percepatan eliminasi TBC, sekaligus memperkuat Wadah Kemitraan Penanggulangan TBC maupun Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di daerah masing-masing.
Ia menilai keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi COVID-19 menjadi bukti bahwa persoalan kesehatan berskala nasional dapat diatasi melalui kepemimpinan yang kuat, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat. Semangat kolaborasi tersebut, kata Safrizal, harus kembali dihadirkan dalam perang melawan TBC.
Sebelum rapat koordinasi berlangsung, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama Wakil Menteri Kesehatan dan Wali Kota Malang meninjau Puskesmas Cisadea untuk melihat secara langsung implementasi penemuan kasus aktif, pendampingan pasien, serta penguatan jejaring pelayanan TBC sebagai bagian dari upaya percepatan eliminasi TBC di Indonesia.
(Hasanuddingulo)
