TAPTENG, 4 September 2026 —Kabarnusa24.com)Pemandangan pahit tersaji dalam kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, hari ini. Di hadapan orang nomor dua Republik Indonesia, warga justru meneriakkan keluhan kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Bagi seorang kepala daerah, ini bukan sekadar suara gaduh di tengah kerumunan. Ini adalah tamparan terbuka terhadap wibawa pemerintahan daerah.
Masinton berdiri di tengah agenda yang seharusnya memperlihatkan keberhasilan pemerintah dalam menangani pemulihan pascabencana. Namun rakyat korban bencana justru membawa cerita yang berbeda. Mereka masih mempertanyakan Jadup, masih mempermasalahkan pendataan, dan masih menunggu bantuan yang menurut mereka belum juga mereka terima. Ketika rakyat memilih berteriak di depan Wapres, berarti suara mereka merasa tidak cukup didengar di tingkat daerah.
Yang membuat situasi ini semakin keras adalah waktunya. Bencana banjir bandang dan longsor terjadi pada 25 November 2025. Hampir sepuluh bulan telah berlalu. Hampir satu tahun kehidupan korban berjalan dalam ketidakpastian. Tetapi persoalan bantuan untuk bertahan hidup masih menjadi bahan protes. Berapa lama lagi warga harus menunggu sampai pemerintah menganggap persoalan ini benar-benar selesai?
Masinton tidak bisa terus berlindung di balik bahasa birokrasi. Masyarakat tidak makan dari kalimat “sedang diproses”. Korban tidak bisa membangun rumah dari janji. Anak-anak korban bencana tidak bisa hidup dari target pencairan. Yang mereka butuhkan adalah bantuan yang benar-benar cair dan sampai ke tangan mereka.
Apalagi Pemkab Tapteng sebelumnya menargetkan Jadup dan stimulan rumah rusak dapat dicairkan pada awal Juli 2026. Juli sudah lewat. Agustus juga sudah berlalu. Sekarang September. Namun sebagian warga masih mengaku belum menerima bantuan. Kalau target pemerintah sendiri tidak tercapai, siapa yang harus menjelaskan kegagalan itu kepada rakyat?
Di sinilah tanggung jawab seorang bupati tidak bisa dihindari. Masinton adalah kepala pemerintahan daerah. Jika ada masalah dalam koordinasi, pendataan, verifikasi, ataupun pelaksanaan, rakyat berhak meminta pemerintah daerah menjelaskan dan menyelesaikannya. Jabatan bupati bukan sekadar kursi kekuasaan; jabatan itu adalah mandat untuk memastikan mesin pemerintahan bekerja ketika rakyat membutuhkan.
Yang lebih menyakitkan, sebagian korban justru terpaksa membangun Hunian Sementara dengan uang sendiri, berutang, mengikuti arisan, atau mengandalkan keluarga. Mereka kehilangan rumah karena bencana, tetapi kemudian harus mencari uang sendiri untuk mendapatkan tempat berteduh. Kalau korban sudah jatuh karena bencana dan masih harus berjuang sendiri menghadapi dampaknya, lalu di mana negara ketika mereka paling membutuhkan?
Persoalan pendataan membuat luka itu semakin dalam. Ada warga yang mengaku rumahnya hancur atau rusak berat tetapi tidak masuk daftar penerima. Ada yang mengaku kehilangan anggota keluarga dan masih mempertanyakan bantuan. Pada saat bersamaan, muncul dugaan dari warga mengenai adanya pihak yang tidak terdampak langsung tetapi tercatat sebagai penerima. Semua dugaan itu harus diverifikasi, tetapi pemerintah tidak boleh menutup telinga. Data bantuan harus bisa dipertanggungjawabkan, karena kesalahan data dapat berarti hilangnya hak seorang korban.
Masinton seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan publik. Justru sekarang waktunya membuka semuanya. Berapa jumlah penerima? Berapa yang sudah menerima? Berapa yang belum? Apa penyebab keterlambatan? Siapa yang memverifikasi data? Bagaimana warga mengajukan keberatan? Jangan biarkan data bantuan menjadi ruang gelap yang hanya diketahui birokrasi, sementara korban dipaksa percaya tanpa penjelasan.
Protes warga yang berulang bahkan sampai berujung penyegelan sejumlah kantor desa dan kelurahan menunjukkan persoalan ini sudah jauh melewati batas keluhan biasa. Tindakan tersebut memang bukan cara ideal dalam menyelesaikan masalah. Namun pemerintah juga tidak boleh hanya mengutuk tindakan warga tanpa bertanya mengapa kemarahan itu bisa membesar sampai sejauh itu. Kemarahan rakyat selalu memiliki sebab, dan tugas pemimpin adalah mencari akar masalahnya, bukan sekadar mempersoalkan cara rakyat berteriak.
Hari ini, sorakan warga di depan Wapres menjadi semacam rapor merah yang dibacakan langsung oleh rakyat. Tidak perlu konferensi pers. Tidak perlu survei. Tidak perlu spanduk. Suara warga sudah terdengar sendiri. Dan suara itu mempertanyakan sesuatu yang sangat mendasar: apakah pemerintah daerah benar-benar hadir untuk korban?
Masinton mungkin dapat menjelaskan bahwa banyak pekerjaan telah dilakukan pemerintah. Pembangunan fasilitas publik mungkin berjalan. Program pemulihan mungkin terus dilaksanakan. Tetapi bagi korban yang masih menunggu Jadup, semua itu belum cukup. Pemulihan bukan sekadar bangunan yang bisa dilihat kamera. Pemulihan adalah ketika korban bisa kembali hidup dengan layak.
Karena itu, jangan sampai kunjungan Wapres ke Barus hanya menghasilkan foto-foto pejabat berdiri di lokasi bencana, sementara setelah rombongan pergi warga kembali menghadapi masalah yang sama. Seremoni selesai dalam hitungan jam, tetapi penderitaan korban berlangsung berbulan-bulan. Di situlah pemerintah harus membuktikan apakah kunjungan tersebut benar-benar membawa perubahan atau hanya menjadi agenda protokoler.
Bagi Masinton, persoalannya sekarang bukan lagi sekadar Jadup. Yang sedang dipertaruhkan adalah kredibilitas kepemimpinan. Seorang bupati yang diteriaki rakyatnya sendiri di depan Wakil Presiden tentu menghadapi pertanyaan serius tentang sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Sorakan itu tidak boleh dibalas dengan kemarahan. Sorakan itu harus dijawab dengan kinerja.
Masinton harus berani membuktikan bahwa pemerintahannya bukan pemerintahan yang hanya pandai membuat target, tetapi juga mampu menuntaskan target. Jika ada kesalahan data, bongkar dan perbaiki. Jika ada korban yang tercecer, pastikan mereka diverifikasi. Jika ada keterlambatan, jelaskan secara terbuka. Jika ada penerima yang tidak sesuai, lakukan pemeriksaan. Jangan biarkan rakyat terus menunggu sementara pejabat sibuk menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja.
Sebab ada satu hal yang tidak bisa dibangun dengan anggaran: kepercayaan. Sekali rakyat merasa ucapannya tidak didengar dan haknya tidak kunjung diterima, kepercayaan itu akan runtuh sedikit demi sedikit. Dan ketika warga akhirnya meneriakkan keluhan tepat di depan Wakil Presiden, itu adalah sinyal bahwa persoalan kepercayaan tersebut sudah berada pada tahap yang tidak boleh dianggap sepele.
Masinton harus menjawab sorakan itu dengan hasil, bukan retorika. Karena rakyat Tapteng tidak membutuhkan bupati yang sekadar terlihat kuat di depan kamera. Mereka membutuhkan pemimpin yang kuat memperjuangkan hak rakyatnya ketika birokrasi tersendat. Hampir sepuluh bulan sudah berlalu. Korban sudah terlalu lama menunggu. Kalau pemerintah masih meminta mereka bersabar, pertanyaan berikutnya sederhana: sampai kapan rakyat harus bersabar sementara penderitaan mereka tidak ikut berhenti?
Dan pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling keras berbicara saat kunjungan Wapres. Sejarah akan mencatat bagaimana seorang bupati menghadapi rakyatnya ketika rakyat tersebut sedang terluka. Masinton hari ini tidak hanya sedang menghadapi sorakan. Ia sedang menghadapi ujian terbesar atas wibawa, kepemimpinan, dan kepercayaan rakyat Tapanuli Tengah terhadap dirinya.
(Hasanuddingulo)
