Antrian BBM Mengular di Lumajang, Warga Jember Ikut Berburu hingga Picu Lonjakan Permintaan
LUMAJANG,jatim mandiri — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dalam beberapa hari terakhir menyita perhatian masyarakat. Pemerintah daerah memastikan persoalan tersebut bukan karena pasokan BBM dari Surabaya terhenti, melainkan dipicu lonjakan permintaan setelah distribusi BBM di wilayah Jember dan sekitarnya terganggu.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkab Lumajang, Bonni Momenta, ST, mengatakan pasokan BBM untuk wilayah Lumajang sejauh ini masih berjalan lancar. Sebagian besar BBM dikirim dari Surabaya, sementara khusus Kecamatan Pronojiwo mendapat pasokan dari Malang.
Namun, gangguan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, akibat gelombang tinggi membuat arus kendaraan dan distribusi di jalur tersebut tersendat.
Kondisi itu berdampak terhadap pasokan BBM di kawasan Tapal Kuda, termasuk Jember. Ketika pasokan di daerah tersebut terganggu, sebagian masyarakat kemudian mencari BBM ke Lumajang.
“Penyebab awal kelangkaan ini sebetulnya bukan di Lumajang. BBM di Lumajang disuplai dari Surabaya, kecuali Pronojiwo yang disuplai dari Malang,” kata Bonni.
Bukan Stok Habis, tapi Permintaan Melonjak
Bonni menegaskan, kondisi yang terjadi di Lumajang lebih tepat disebut sebagai lonjakan permintaan yang kemudian menyebabkan antrean panjang di SPBU.
“Kalau stok, insyaallah kita tidak ada masalah karena pengiriman kita dari Surabaya lancar,” ujarnya.
Masalah muncul ketika BBM yang tersedia di Lumajang ikut diburu masyarakat dari luar daerah.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Lumajang telah berkoordinasi dengan Pertamina. Sejak Minggu, Pertamina disebut telah mengambil langkah dengan menambah penyaluran BBM ke wilayah Lumajang.
“Kita koordinasi dengan Pertamina. Karena stok kita juga diserbu pembeli luar Lumajang, Pertamina melakukan antisipasi dengan penambahan penyaluran,” jelasnya.
Pemkab Ingatkan Warga Jangan Panik
Di tengah antrean yang mengular, pemerintah daerah meminta masyarakat Lumajang tidak ikut-ikutan melakukan pembelian secara berlebihan.
Menurut Bonni, kepanikan masyarakat justru dapat menciptakan persoalan baru dan membuat antrean semakin panjang.
Ia meminta masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan.
“Kami berharap masyarakat tidak panik. Tidak perlu membeli BBM secara berlebihan. Beli sewajarnya dan jangan melakukan penimbunan,” tegasnya.
Imbauan tersebut terutama ditujukan terhadap penggunaan BBM bersubsidi. Bonni mengingatkan bahwa barang bersubsidi merupakan komoditas yang peredarannya mendapat pengawasan pemerintah.
“BBM subsidi itu barang yang peredarannya sangat diperhatikan pemerintah. Mohon semua kalangan tidak bermain-main dengan penggunaan barang bersubsidi,” katanya.
Antrean Tak Bisa Langsung Normal
Meski tambahan penyaluran telah dilakukan, Bonni mengingatkan masyarakat bahwa antrean tidak serta-merta hilang dalam hitungan jam.
Proses normalisasi, kata dia, membutuhkan waktu karena permintaan masih tinggi, terutama selama gangguan distribusi di wilayah Jember belum sepenuhnya teratasi.
“Kalau sudah muncul kejadian seperti ini, memang butuh beberapa saat untuk menormalkan kembali. Stok sudah ada penambahan, tetapi tetap membutuhkan waktu untuk menormalkan antrean,” ungkapnya.
Pemkab juga masih menunggu perkembangan situasi di Pelabuhan Ketapang. Sebab, lamanya gangguan akibat faktor cuaca tidak dapat dipastikan.
“Namanya faktor alam, kita tidak tahu kemacetan di Ketapang itu berapa lama. Kalau Jember masih kosong, fenomena masyarakat membeli BBM di Lumajang kemungkinan masih tetap terjadi,” jelas Bonni.
Karena itu, pemerintah daerah terus meminta Pertamina menambah penyaluran BBM ke Lumajang selama kondisi tersebut masih berlangsung.
SPBU Nakal Bisa Ditindak Pertamina**
Pemkab Lumajang juga memastikan pengawasan terhadap distribusi BBM terus dilakukan. Monitoring dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk kepolisian, terutama untuk memastikan ketersediaan stok di SPBU.
Terkait kemungkinan adanya SPBU yang melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM, Bonni menyebut kewenangan pemberian sanksi berada pada Pertamina.
“Kalau dari sisi SPBU, itu ranah Pertamina untuk memberikan sanksi terhadap SPBU yang nakal atau bermain,” katanya.
Sementara masyarakat yang terbukti melakukan praktik penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi juga dapat berhadapan dengan konsekuensi hukum.
“BBM, khususnya yang subsidi, sangat dipantau pemerintah peredarannya,” ujarnya.
Bonni kembali meminta masyarakat tidak panik dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.
Menurutnya, pemerintah bersama Pertamina akan terus melakukan langkah antisipasi agar distribusi BBM di Lumajang kembali normal.
“Jangan panik, karena kepanikan akan menimbulkan permasalahan tambahan. Kami dari pemerintah terus berkoordinasi dengan Pertamina melakukan upaya-upaya, termasuk penambahan penyaluran BBM di wilayah Lumajang,” pungkasnya.(D.S)
