JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmen penuhnya untuk menghormati dan mendukung seluruh proses penegakan hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikatakan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pihaknya bersikap kooperatif serta siap mengikuti setiap tahapan prosedur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers kepada awak media usai menunaikan ibadah Salat Jumat di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/09/26).

Nusron berharap, langkah penegakan hukum yang sedang berlangsung ini dapat menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi mendalam sekaligus mempercepat reformasi birokrasi di internal kementerian.

Ia menekankan bahwa penguatan tata kelola institusi yang bersih dan peningkatan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.

“Semoga dengan kejadian ini, ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” lanjutnya.

Meskipun instansinya tengah menghadapi persoalan hukum, Menteri ATR/Kepala BPN memberikan jaminan bahwa operational kerja dan pelayanan pertanahan di seluruh wilayah Indonesia tidak akan terganggu. Sejumlah program strategis dan target percepatan layanan yang telah dicanangkan dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal.

“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. (Program) peralihan hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran terjadwal juga tetap jalan,” tegas Nusron.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa program sinergi dan kerja sama strategis antara Kementerian ATR/BPN dengan KPK yang telah diinisiasi sejak 22 Oktober 2025 lalu akan terus diperkuat.

Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah, mempercepat sertifikasi tanah, menjamin kepastian hukum, mengamankan aset-aset daerah, serta menutup celah potensi kebocoran pendapatan daerah.

“Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK),” pungkasnya menutup sesi wawancara.

Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Nusron Wahid tampak didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Rizky Tile)