JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) bagi 11 perusahaan yang diduga terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengelompokan ini disusun berdasarkan luas lahan terbakar, riwayat kejadian berulang, tingkat kepatuhan perusahaan, serta status perizinan masing‑masing pemegang hak.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan pengelompokan tersebut dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (09‑11‑2026). “Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU‑nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU‑nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU‑nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” ujarnya.

Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang direkomendasikan pembatalan seluruh HGU‑nya, yaitu PT NMIB seluas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan total luas lebih dari 7.700 hektare. Penentuan ini didasari fakta lahan terbakar lebih dari 50 persen, kebakaran berulang, kurangnya sarana mitigasi, dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin.

Klaster kedua berisi PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut dinyatakan telah berakhir sejak tahun 2020, sehingga lahan akan diambil alih oleh negara.

Klaster ketiga meliputi tiga perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) namun belum mendapat HGU, yaitu PT ANI, PT BOS, dan PT AER. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut, serta merekomendasikan evaluasi izin usahanya oleh kementerian‑lembaga terkait. Menteri Nusron menyebut pertimbangannya adalah kebakaran berulang, sarana pencegahan yang tidak memadai, dan belum berjalannya kegiatan perkebunan di lokasi izin.

Klaster keempat adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat seluas sekitar 1.510 hektare. Perusahaan ini direkomendasikan pembatalan sebagian HGU‑nya karena luas lahan yang terbakar masih di bawah 50 persen dari total areal yang dikelola.

Sementara itu, klaster kelima terdiri dari PT STP, PT GMS, dan PT API yang masih dalam tahap pendalaman kasus. Tim kementerian sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan untuk mengumpulkan data guna menentukan apakah HGU ketiga perusahaan tersebut akan dibatalkan seluruhnya atau sebagian.

“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data‑data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Menteri Nusron.(Rizky Tile)