JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,98%, melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah sebesar 87%. Angka tersebut dipaparkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Terbatas terkait Perkembangan Penetapan LP2B di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita lindungi sawah barunya,” ungkap Menteri Nusron.
Kemajuan ini merupakan hasil sinergi dengan pemerintah daerah. Saat ini, 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan LP2B; 300 kabupaten/kota menyelesaikan verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang; 47 kabupaten/kota memproses berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal; dua kabupaten/kota memproses berita acara dengan tiga direktorat jenderal; dan 11 kabupaten/kota sedang memproses berita acara kesepakatan di daerah masing-masing.
Meski secara nasional target telah tercapai, masih terdapat tiga provinsi yang capaiannya berada di bawah ketentuan minimal, yaitu Provinsi Riau sebesar 76,24%, Provinsi Banten 84,73%, dan Provinsi Papua 78,02%.
“Tiga provinsi ini memang kondisinya sulit ditingkatkan. Riau lahannya didominasi perkebunan, sedangkan Banten meski Lebak dan Pandeglang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih di bawah target nasional,” jelas Nusron, menegaskan kendala yang dihadapi masing-masing wilayah.
Untuk memperkuat kerangka hukum, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81 aturan ini, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilakukan secara parsial tanpa menunggu siklus lima tahunan, termasuk untuk mengakomodasi penetapan LP2B.
“Pekerjaan selanjutnya adalah memastikan LP2B masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan dari bupati, segera dimasukkan ke dalam tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tegas Nusron.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, M. Zulkifli Hasan, menerima laporan tersebut dan menetapkan capaian akhir LP2B nasional di angka 87,98%. “Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat menyatukan peta LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi menjadi satu,” ungkap Zulkifli Hasan.
Rakortas ini dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala BPS Amalia Adininggar, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Menteri Nusron didampingi oleh Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana dan Plh. Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono.(Rizky Tile)
