Foto : Ketua STIH jendral Sudirman LUMAJANG Jatim Nugroho,Prof.Dr.Hufron,Pudholi Sandra
Judul :
Guru Besar Hukum Tata Negara Soroti Kemunduran Demokrasi, Mahasiswa Diminta Kritis Kawal Kekuasaan
LUMAJANG,kabarnusa24.com.Jumat,13/11/2026 – Kemunduran demokrasi tidak selalu ditandai dengan kudeta atau perebutan kekuasaan melalui senjata. Demokrasi justru dapat melemah secara perlahan melalui penggunaan instrumen hukum untuk mempertahankan dan memusatkan kekuasaan. Fenomena inilah yang menjadi sorotan dalam kuliah umum bertema *“Kemunduran Demokrasi, Autocratic Legalism dan Risiko Pemusatan Kekuasaan”* yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang.
Kuliah umum tersebut menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H., sebagai narasumber utama. Kegiatan ini menjadi ruang akademik bagi mahasiswa untuk memahami dinamika demokrasi, supremasi hukum, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme hukum.
Ketua STIH Jenderal Sudirman Lumajang, Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menegaskan bahwa tema yang diangkat sangat relevan bagi kalangan akademisi hukum, khususnya mahasiswa sebagai calon penegak hukum.
Menurutnya, konsep *autocratic legalism* menggambarkan kondisi ketika hukum yang semestinya berfungsi sebagai pembatas kekuasaan justru digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat dominasi penguasa.
“Undang-undang diubah, lembaga pengawas dilemahkan, dan konstitusi ditafsirkan ulang atas nama legalitas. Secara prosedural semuanya tampak sah, tetapi secara substansi ruang kebebasan semakin sempit dan kekuasaan semakin terpusat,” demikian substansi yang disampaikan Jati.
Ia mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi tidak terjadi dalam satu malam. Proses tersebut dapat berlangsung secara bertahap hingga demokrasi hanya menyisakan prosedur formal tanpa menjamin nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan pengawasan terhadap kekuasaan.
Jati menilai, mahasiswa hukum tidak boleh bersikap pasif ketika melihat hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Sebab, sikap diam terhadap penyimpangan hukum justru berpotensi mengingkari tanggung jawab profesi hukum.
“Kami berharap mahasiswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi berani menjadi penanya yang kritis. Masa depan demokrasi Indonesia juga berada di tangan generasi muda, khususnya para calon sarjana hukum,” pesannya.
Sementara itu, Prof. Hufron dalam pemaparannya menyoroti sejumlah persoalan ketatanegaraan yang berkembang di Indonesia, termasuk mekanisme konstitusional apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden akibat pengunduran diri atau pemberhentian dari jabatan.
Ia menekankan pentingnya mahasiswa memahami persoalan tersebut melalui perspektif hukum tata negara, bukan sekadar mengikuti perkembangan politik yang berkembang di ruang publik.
Dalam penjelasannya, Hufron menguraikan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah memiliki landasan konstitusional. Apabila wakil presiden berhenti dari jabatannya, Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
Mengacu pada ketentuan konstitusi, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Hufron juga menjelaskan bahwa Presiden memiliki batas waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah terjadinya kekosongan jabatan, sebagaimana mekanisme yang dibahas dalam pemaparannya.
Terkait persyaratan calon pengganti, ia menegaskan bahwa persyaratan calon wakil presiden harus mengacu pada ketentuan persyaratan calon presiden. Hal itu penting karena wakil presiden memiliki kedudukan konstitusional yang memungkinkan dirinya menggantikan presiden apabila terjadi keadaan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Persyaratan tersebut antara lain menyangkut batas usia, pendidikan, kewarganegaraan, serta ketentuan mengenai rekam jejak dan integritas calon.
Hufron juga menyinggung bahwa konstitusi tidak secara khusus membatasi calon wakil presiden pengganti harus berasal dari koalisi politik tertentu. Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut harus tetap berpijak pada ketentuan konstitusional.
Lebih jauh, ia mengingatkan mahasiswa agar tidak kehilangan daya kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah maupun dinamika politik di lembaga legislatif.
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai elemen masyarakat sipil yang turut mengawasi jalannya pemerintahan. Kritik terhadap kebijakan publik diperlukan agar penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai konstitusi dan aspirasi rakyat.
Kuliah umum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara, melainkan juga tanggung jawab masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa hukum.
Melalui forum tersebut, STIH Jenderal Sudirman Lumajang berharap mahasiswa semakin memahami pentingnya supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, serta keberanian menjaga prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ( D.S )
