JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Penelusuran tim awak media di lapangan menemukan indikasi kuat terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dan kebocoran penerimaan daerah di hampir seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS) Dipo tingkat kecamatan di wilayah DKI Jakarta.
Kondisi ini sangat membebani masyarakat, sebab warga menengah ke bawah sejatinya sudah menanggung beban tarif retribusi bulanan yang ditarik dari gedung, tempat usaha, hingga koordinator masyarakat RT/RW di tingkat kelurahan.
Dalam praktiknya, penarikan iuran sampah tersebut dilakukan setiap bulan melalui perantara para pengemudi gerobak motor, mobil bak terbuka (pick-up), maupun pekerja gerobak dorong sampah.
Para pengemudi gerobak motor sampah, mobil bak terbuka, dan gerobak dorong ini kemudian diwajibkan menyetorkan uang retribusi tersebut kepada pihak Satuan Pelaksana (Satpel) Dipo di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Berdasarkan data valid yang dihimpun di lapangan, besaran setoran riil yang diserahkan para petugas pengangkut sampah ke pihak Satpel Dipo Kecamatan Pesanggrahan mencapai angka Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000 per bulan.
Namun, kejanggalan mencolok justru terungkap saat tim awak media menelisik dokumen resmi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi Wajib Retribusi (WR) yang tercatat masuk ke Kas Daerah.
Dalam laporan resmi SKRD tersebut, nominal yang dibukukan ternyata hanya sebesar Rp250.000 hingga Rp350.000 untuk setiap entitas dari ratusan wajib retribusi yang terdaftar.
Selisih fantastis antara uang tunai yang disetorkan pengemudi gerobak motor di lapangan dengan angka yang dilaporkan secara resmi ke Kas Daerah memicu reaksi keras dari kalangan pengamat kebijakan publik.
Ironisnya, hingga pemberitaan mengenai dugaan kebocoran retribusi ini beberapa kali diturunkan, pihak pengelola Dipo Pesanggrahan memilih bungkam total dan tidak memberikan tanggapan apa pun, sebuah sikap yang dinilai menutup akses keterbukaan informasi publik.
Menindaklanjuti kebuntuan klarifikasi tersebut, pada 3 November 2026 lalu, Ketua Ikatan Pers Anti Rasuah, Obor Panjaitan, mengirimkan surat konfirmasi dan klarifikasi resmi beserta bukti-bukti pendukung seperti rekaman wawancara dengan para pengemudi gerobak motor sampah swadaya masyarakat dan dokumen terkait.
Surat konfirmasi beserta lampiran bukti lapangan itu ditujukan langsung kepada Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan, namun hingga berita ini diturunkan surat resmi tersebut belum mendapat jawaban sama sekali alias bungkam.
Diungkapkan Obor Panjaitan, sikap tertutup dan bungkamnya Kepala Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan meski telah disodori bukti rekaman pengakuan para pengemudi gerobak sampah menunjukkan lemahnya komitmen pengawasan internal, sehingga pihaknya mendesak Inspektorat DKI Jakarta dan aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan pungli tersebut.
Ketua IPAR Menilai Dinas LH DKI Dikelola Serampangan, Gubernur DKI Jakarta Diminta Bersih-Bersih
Ketua Umum Ikatan Pers Anti Rasuah (IPAR), Obor Panjaitan, S.H., menilai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dikelola secara serampangan dan ugal-ugalan. Ia menyampaikan penilaian itu setelah timnya mengantarkan surat permintaan konfirmasi ke kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan.
Menurut Obor, masalah sudah muncul sejak surat itu akan diterima. Sekretaris Kasudin LH Jakarta Selatan yang menerima tim bersikeras bahwa di kantornya tidak ada tanda terima surat.
“Dia ngotot bilang tidak ada tanda terima. Tapi setelah tim hukum kami mengingatkan soal tata naskah dinas, kertas tanda terima itu keluar juga. Cara berkelit seperti ini murahan dan menunjukkan betapa amburadulnya pelayanan di sana,” ujar Ketua IPAR tersebut.
Pejabat itu juga sempat mempertanyakan apa urgensi kedatangan tim. Tim kemudian menjelaskan bahwa surat tersebut bersifat penting dan segera karena menyangkut dugaan pungutan liar yang merugikan warga.
Obor menduga sikap tersebut bukan sekadar kelalaian administrasi. “Patut diduga pejabat ini ikut menikmati aliran pungli itu, sehingga berlagak buta. Dugaan ini nanti dibuktikan oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Ia meminta Gubernur DKI Jakarta bertindak tegas. “Saya sarankan Gubernur mengamputasi oknum-oknum seperti ini. Itu wujud nyata bersih-bersih anasir jahat di tubuh Pemprov DKI,” tegas Obor.
Obor memastikan IPAR akan segera menempuh langkah hukum. “Minggu depan kasus ini kami laporkan secara resmi ke pihak berwajib,” pungkasnya.(Rizky Tile)