Daerah

Strategi Pemulihan Ekonomi UMKM Terdapat Bencana

2
×

Strategi Pemulihan Ekonomi UMKM Terdapat Bencana

Sebarkan artikel ini
Strategi Pemulihan Ekonomi UMKM Terdapat Bencana

Lumajang,kabarnusa24.com.Selasa,9/7/2024.Kejadian bencana senantiasa memakan korban. Tidak hanya korban jiwa dan materi saja, tetapi bencana juga mengorbankan kehidupan perekonomian masyarakat. Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sangat penting untuk dilakukan.Acara ini diadakan hall hotel Gajah mada,Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Lumajang,yang diikuti oleh 20 peserta.

Deputi Bidang Usaha Mikro Yulius mengungkapkan sepanjang tahun 2023 tingkat bencana rata-rata setiap hari mencapai 13 bencana yang datang, bisa saja tak pernah terbayangkan sebelumnya seperti gunung meletus, banjir,tanah longsor, pembakaran hutan dan lahan, gelombang pasang dan lain sebagainya, dengan kerugian ekonomi mencapai 20 triliun rupiah setiap tahunnya.Arahan Presiden Jokowi pada pembukaan rakornas tahun 2023 diantaranya perlu edukasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk mengantisipasi dan potensi bencana baik yang ada di pusat maupun daerah.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.

“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.

“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” ujar Presiden mengingatkan.

Presiden menekankan, tahap prabencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.

“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, pas terjadi bencana, padahal yang namanya prabencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait tahapan prabencana, Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal. Pertama, yaitu sistem peringatan dini.

“Yang pertama, penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat, peringatan dini,” ujarnya.

Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.

“Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung,” kata Presiden.

Ketiga, Presiden menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi

Yang ketiga yang berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi. Presiden meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini.

“Jangan sampai terjadi, karena ini selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ, tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ,” ujarnya.

Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.

“Kita sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang antigempa.

Kunci utama dalam mengatasi bencana adalah aspek pencegahan, edukasi dengan terus di laksanakan berbagai program baik oleh pusat maupun daerah yaitu dengan program pelatihan, bimtek, monitoring bagi pelaku UMKM,serta antisibe perlu di lakukan,” ungkap Yulius.

“Saya berharap kiranya para peserta mendapatkan edukasi dari narasumber bagaimana supaya mitigasi untuk monitoring para pelaku UMKM rawan bencana,” ungkap Yulius.(D.S)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *