Bekasi_Jabar || KabarNusa24.com – Sejumlah warga di Kampung Ceper, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, meminta kompensasi kepada pelaksana proyek Tol Jakarta-Cikampek Selatan karena terdampak pembangunan. Jum’at (30/08/2024) sore.
“Debu proyek beterbangan ke rumah-rumah kami, jadi polusi, terus janji untuk memberikan uang kompensasi pun tidak kunjung datang,” kata Nur warga setempat saat demontrasi.
Warga yang didominasi kaum perempuan tersebut menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembayaran uang kompensasi mengingat lintasan kendaraan truk yang membawa material tanah itu sudah berjalan selama satu bulan lebih.
Nur mengatakan akibat lintasan kendaraan truk pengangkut material tanah ke proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek Selatan ini, banyak warga terdampak polusi dan debu setiap hari.
“Warga di sini merasa terganggu, pertama musim kemarau, debu itu sangat gelap sekali,” katanya.
Nur mengatakan, kekesalan ini sudah dirasakan warga sejak bulan lalu. Namun warga masih mencoba sabar karena dijanjikan akan diberi uang kompensasi atas gangguan yang ditimbulkan. Sayangnya, uang kompensasi yang dijanjikan itu tidak kunjung ditepati sementara warga terus berharap.
“Kami hanya menuntut hak-hak kami di sini sebagai warga. Kami juga ingin tenang, mereka juga pasti ingin bekerja dengan tenang. Ini proyek nasional, kita juga tidak mau menghalangi, kalau memang sudah ada kompensasi jatuhnya kesiapa dan harus bertanggungjawab kalau memang atas nama lingkungan,” katanya.
Sementara itu, pihak humas KSO PT Wika Construction sebagai pelaksana pekerjaan tol Japek Selatan 2A dan humas sebagai garda terdepan yang menangani permasalahan sosial di masyarakat, mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan semuanya masalah lingkungan kepada RT dan RW setempat.
“Masalah lingkungan dengan pihak kami sudah selesai dan ada kesepakatan bersama. Waktu bertemu sama RT dan RW sudah sepakat bahwa dalam kesepakatan tersebut akan dialokasikan dan dibagikan kepada warga yang terdampak sepanjang jalan yang di lintasi untuk pengganti kompensasi uang bising dan debu. Adapun ada permasalahan lingkungan belum mendapatkan haknya itu berarti masalah internal mereka,” jelas salah satu Humas KSO yang tidak ingin disebutkan namanya. (Wati)
