JAKARTA – KABARNUSA24.COM,
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan bahwa warga terdampak pembangunan Rempang Eco City, Batam, akan mendapat ganti rugi berupa rumah dan fasilitas umum.
Hal ini disampaikan Direktur Penguatan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN, Sri Pranoto, dalam Silaturahim dan Tukar Pikiran Penyelesaian Pulau Rempang yang digelar oleh MUI, Jum’at (06/10/2023) di Kantor MUI, Jakarta.
“Kementerian ATR/BPN memberikan ganti rugi dan penggantian fasilitas umum, ” kata dia mewakili Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Pranoto mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan berfokus pada wilayah pergeseran penduduk di pulau Rempang. Total luas wilayah Rempang mencapai 15.609.690 hektar sementara wilayah yang terjadi pergeseran penduduk mencakup 2.350 hektar.
“Pemerintah fokus menggeser penduduk termasuk sekolah, fasilitas umum, puskesmas yang dibuat Kementerian PUPR. Pemerintah sudah membuat perencanaan di Tanjung Banur seluas 154 hektar di luar kawasan hutan, ” ungkapnya.
Pranoto mengatakan, sebanyak 961 KK akan dipindahkan ke Tanjung Banur. Saat ini, jumlah penduduk Tanjung Banur sebanyak 361 KK. Dengan perpindahan tersebut, maka total penduduk di Tanjung Banur menjadi 1.322 KK.
Pemerintah, ujar dia, melalui Kementerian PUPR mendukung rencana pergeseran penduduk tersebut. Kementerian PUPR telah membuat site plan permukiman bagi masyarakat untuk 961 unit rumah tipe 45 dengan luas lahan masing-masing 500 meter persegi.
“Penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan utama, jalan pemukiman, dermaga pelabuhan perikanan dan unit pengolahan sampah lingkungan dan air limbah,” paparnya.
Selain itu, kata dia, Menteri PUPR juga akan membuat sarana air bersih, sarana pendidikan, puskesmas, dan pembangunan fasilitas sosial serta umum lainnya.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis.
Sumber: Majlis ulama indonesia (MUI)