Indramayu, Kabarnusa24.com
Puluhan hingga ratusan proyek senderan yang bersumber dari program Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung di Kabupaten Indramayu tengah menjadi sorotan publik. Proyek-proyek yang tersebar hampir di setiap desa itu diduga dikerjakan tanpa transparansi dan menggunakan material di bawah standar.
Pantauan di lapangan menunjukkan banyak proyek senderan tidak memasang papan informasi kegiatan, sehingga masyarakat tidak mengetahui sumber anggaran, volume pekerjaan, hingga siapa pihak pelaksana proyeknya. Padahal, sesuai peraturan pemerintah, setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana negara wajib menampilkan papan informasi sebagai bentuk transparansi publik
Menanggapi hal itu, Dendi Junawan, bagian administrasi teknik BBWS, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan proyek kontraktual, melainkan bagian dari pemeliharaan rutin BBWS Cimanuk.
“Gak ada yang pakai papan, Pak, karena ini bukan kontraktual. Proyek ini kegiatan pemeliharaan rutin BBWS Cimanuk. Yang saluran besar 400 meter itu bukan punya saya, itu PT. Sacna. Saya hanya ngerjain selokan di sawah, SPK-nya di bawah 200 juta,” ujar Dendi.
Namun, saat dimintai keterangan lebih lanjut terkait anggaran dan pemasangan papan informasi, Dendi enggan memberikan penjelasan.
Sementara itu, Josep, pengawas lapangan, mengaku bahwa pelaksanaan proyek memang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar kerja proyek pemerintah.
“Jujur, saya baru jadi pengawas. Setahu saya, seharusnya proyek pemerintah dilengkapi APD. Untuk papan informasi dan anggaran, saya kurang tahu. Soal material memang sempat kurang bagus, tapi sudah ada perbaikan sedikit,” jelasnya.
Meski demikian, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan kondisi masih jauh dari standar. Material yang digunakan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis: pasir bercampur tanah (waled), serta batu cadas dan batu putih digunakan menggantikan batu kali atau batu belah yang semestinya. Selain itu, pekerja proyek juga tampak tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm, sepatu kerja, dan rompi keselamatan.
Masyarakat menilai lemahnya pengawasan membuat proyek ini rentan penyimpangan. Warga pun berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (atau Penjabat Kepala Daerah) dan tim audit independen segera turun meninjau kondisi di lapangan.
Mereka mendesak agar proyek senderan dan SPAL naungan BBWS di Indramayu diaudit secara menyeluruh untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sesuai ketentuan.
“Proyek ini uang rakyat. Kami berharap aparat penegak hukum dan pengawas pemerintah pusat tidak tinggal diam,” ungkap salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat memastikan seluruh program BBWS benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta menghasilkan infrastruktur yang kuat, transparan, dan akuntabel.
