Indramayu, Kabarnusa24.com Jembatan Gantung Krasak yang berlokasi di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menuai sorotan publik. Infrastruktur yang baru diresmikan pada September 2024 itu dilaporkan mengalami amblas sekitar 20 sentimeter di bagian ujung timur jembatan. Kondisi tersebut diperparah dengan retaknya tembok penahan yang dikhawatirkan berpotensi jebol jika terus diguyur hujan.
Padahal, pembangunan jembatan ini menelan anggaran fantastis sebesar Rp20,7 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat. Kerusakan dini tersebut pun memunculkan tanda tanya besar terkait kualitas konstruksi, pengawasan proyek, serta ketepatan perencanaan teknis.

Jembatan Gantung Krasak sebelumnya diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, pada Jumat (20/09/2024), dengan dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah. Saat peresmian, jembatan ini digadang-gadang sebagai simbol kehadiran negara dalam membuka keterisolasian wilayah pedesaan, khususnya di sekitar Sungai Cimanuk.
Namun ironisnya, belum genap satu tahun difungsikan, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Selain amblas sedalam sekitar 20 sentimeter, ditemukan pula retakan pada tembok penahan serta indikasi pergeseran tanah di sekitar struktur jembatan. Situasi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan warga yang setiap hari melintas, terutama anak-anak dan lansia.
“Kalau hujan terus, tembok bisa tergerus dan jebol. Ini sangat rawan,” ungkap salah satu warga setempat yang khawatir kerusakan akan semakin parah jika tidak segera ditangani.
Sebagai informasi, Jembatan Gantung Krasak memiliki panjang total sekitar 180 meter, dengan bentang utama 120 meter dan lebar 1,8 meter. Jembatan ini menggunakan struktur atas rangka rigid simetris dan menjadi akses vital yang menghubungkan Desa Krasak dengan wilayah Krasak Blok Pulo, yang selama ini menjadi jalur utama aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Dedi Wahidi, menyebut bahwa pembangunan jembatan ini merupakan aspirasi masyarakat sejak 2022 dan baru terealisasi pada 2024. Namun kondisi terkini justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah aspirasi rakyat benar-benar diwujudkan dengan kualitas pembangunan yang layak dan berkelanjutan?
Masyarakat kini mendesak Kementerian PUPR dan pihak terkait untuk segera melakukan audit teknis menyeluruh, membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik, serta mengambil langkah cepat dan konkret untuk perbaikan. Jika ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, warga menuntut pertanggungjawaban tegas agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari instansi pelaksana maupun pihak kontraktor terkait penyebab pasti amblasnya Jembatan Gantung Krasak.






