BARUS, TAPANULI TENGAH – Kabarnusa24.com)Tiga puluh enam hari setelah banjir besar meluluhlantakkan Pasar Terendam, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, negara dinilai tidak hadir. Hingga Rabu (31/12/2025), warga mengaku belum pernah sekalipun menerima kunjungan langsung dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah maupun pihak kecamatan untuk melihat kondisi riil masyarakat terdampak.
Ketiadaan kehadiran pemerintah ini tidak hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga memperlihatkan kegagalan tata kelola penanganan bencana di tingkat daerah. Di saat warga masih hidup di tengah jalan rusak, rumah hancur, dan ekonomi lumpuh, pemerintah justru senyap tanpa jejak.
“Sudah 31 hari kami bertahan hidup dalam kondisi pascabencana. Tapi bupati, camat, maupun pejabat terkait tidak pernah datang. Kami seperti bukan bagian dari daerah ini,” kata Dahransah Tanjung, warga Pasar Terendam, kepada wartawan.
Banjir pada 25 November 2025 itu tidak hanya merendam permukiman, tetapi menghancurkan infrastruktur vital dan mematikan mata pencaharian warga kecil. Hingga kini, tidak terlihat satu pun langkah konkret pemulihan dari pemerintah daerah—baik perbaikan jalan, rehabilitasi rumah, maupun pemulihan ekonomi.
“Usaha warga mati total, rumah rusak berat, jalan hancur. Tanpa bantuan pemerintah, kami dipaksa bertahan dengan kemampuan sendiri,” ujar Dahransah.
Situasi ini memicu pertanyaan serius tentang fungsi dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Warga menilai Pemkab Tapanuli Tengah telah gagal menjalankan kewajiban dasar negara: melindungi dan memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana.
Ironisnya, bantuan justru datang dari pihak di luar struktur pemerintahan daerah. Warga menyebut Partai NasDem, serta bantuan kemanusiaan dari Bahtiar Sibarani dan Rahmansyah Sibarani, sebagai penopang utama warga agar tidak jatuh dalam kelaparan.
“Kalau tidak ada bantuan dari Partai NasDem, dari Bapak Bahtiar Sibarani dan Rahmansyah Sibarani, kami mungkin sudah kelaparan,” ungkap warga.
Kondisi ini semakin menohok ketika warga mengungkap bahwa mantan bupati justru turun langsung ke lokasi bencana, sementara pemerintah yang sedang menjabat dinilai tidak menunjukkan empati yang sama.
“Mantan bupati bisa datang melihat rakyatnya. Tapi pemerintah hari ini ke mana? Kalau tidak peduli rakyat, lalu apa arti sebuah pemerintahan?” ujar warga dengan nada kecewa.
Masyarakat Pasar Terendam mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menghentikan pembiaran, segera turun ke lapangan, melakukan pendataan kerusakan secara transparan dan akuntabel, serta menyalurkan bantuan nyata berupa rehabilitasi rumah, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi rakyat.
Warga menegaskan, diamnya pemerintah bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi bentuk pengabaian terhadap hak dasar warga negara. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang semakin runtuh.
“Bencana ini sudah merusak rumah dan penghidupan kami. Jangan sampai pemerintah juga merusak harapan kami, tutupnya.
(Hasanuddingulo)
