Indramayu, Kabarnusa24.com
Gabungan LSM dan organisasi kemasyarakatan di Indramayu yang tergabung dalam Aliansi Wong Dermayu Bersatu (AWDB) menepati janjinya dengan menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (19/1/2026).
Ratusan massa turun ke jalan untuk menuntut klarifikasi terbuka atas pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Bupati Indramayu, Salman, yang dinilai bernada rasis dan telah memicu keresahan di tengah masyarakat.
Namun, aksi tersebut berujung kekecewaan. Pasalnya, Salman yang menjadi sasaran tuntutan tidak menemui massa aksi.
Bahkan pintu masuk Pendopo Pemkab Indramayu sempat ditutup, sementara massa tetap bertahan menyuarakan aspirasinya.
“Orang Indramayu bukan pengecut. Jika Saudara Salman merasa jantan dan bertanggung jawab, temui kami di sini dan pertanggungjawabkan ucapan bernada rasis itu,” teriak salah satu orator dari Ormas BPPKB, Benny Raharjo, dalam orasinya.
Pantauan di lapangan, sejak pagi hari massa dari berbagai unsur LSM, ormas, aktivis, hingga masyarakat umum berkumpul di kawasan Sport Center Indramayu.
Massa kemudian bergerak menuju Pendopo Kabupaten Indramayu dengan long march menyusuri Jalan Jenderal Sudirman.
Setibanya di lokasi, massa memadati area pendopo yang selama ini menjadi kantor Stafsus Bupati Indramayu. Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan ketat aparat kepolisian.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa menekankan pentingnya etika, adab, serta tanggung jawab pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik agar tidak melukai martabat masyarakat Indramayu.
Koordinator Umum AWDB, Asmawi Day, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional. Ia menilai klarifikasi terbuka mutlak diperlukan agar polemik yang berkembang tidak terus memicu kegaduhan sosial.
“Aksi ini murni aspirasi masyarakat. Kami ingin kejelasan agar persoalan ini tidak terus berlarut dan merusak harmoni sosial,” ujarnya.
Usai rangkaian orasi, aparat kepolisian memfasilitasi pertemuan antara perwakilan massa dengan pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Sejumlah perwakilan AWDB dipersilakan masuk ke dalam pendopo untuk menyampaikan tuntutan.
Namun audiensi tersebut dinilai belum memuaskan. Massa tidak dapat berdialog langsung dengan Salman maupun Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang dinilai memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Perwakilan massa hanya ditemui oleh Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso. Kondisi tersebut memicu kekecewaan sebagian besar peserta aksi.
Wakil Ketua DPC BPPKB Kabupaten Indramayu, Benny Raharjo, menyatakan pihaknya belum puas dengan hasil pertemuan tersebut.
“Kami ingin klarifikasi langsung dari Salman. Jika tuntutan ini diabaikan, kami siap menggelar aksi yang lebih besar,” tegasnya.
Senada disampaikan Koordinator Lapangan aksi,
Tomi Susanto. Ia menegaskan aksi ini merupakan peringatan awal dan masih membuka ruang dialog.
“Kami datang dengan cara damai dan beritikad baik. Tapi aspirasi ini harus dijawab secara jelas. Jika tidak, tentu ada langkah lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Tomi bersama Andri Prayitna.
Tomi juga menegaskan tuntutan agar Salman angkat kaki dari Indramayu sebagai konsekuensi dari ucapannya yang dinilai rasis, tidak beretika, serta tidak menghormati kultur masyarakat Indramayu.
Aksi unjuk rasa ini diikuti sejumlah organisasi, di antaranya BPPKB, Penjara, Manggala, WN 88, Pemuda Pancasila, IMI, XTC, PASKAS, Kiansantang, GIBAS, dan Brigade 08.
Hingga berita ini diturunkan, Staf Khusus Bupati Indramayu, Salman, belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan massa.
“Aspirasi dari rekan-rekan akan kami tampung dan kami sampaikan kepada pimpinan,” ujar Kasat Pol PP Indramayu, Teguh Budiarso.
Media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait, khususnya Stafsus Bupati Indramayu, Salman.
Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi awak media.
