Tapanuli Tengah, 12 Maret 2026 –Kabarnusa24.com) Empat anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Sosial, BPBD serta kantor Camat Pandan untuk mempertanyakan kejelasan data penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang belakangan menuai keluhan dari masyarakat.
Keempat anggota DPRD tersebut adalah Abdul Basir Situmeang dan Antonius Hutabarat dari Partai NasDem, Maratanto Siregar dari Partai PAN, serta Deni Herman Hulu dari Partai Gerindra.
Sidak dilakukan setelah banyak warga di Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan keluhan bahwa bantuan Jadup yang seharusnya diberikan kepada korban bencana diduga tidak tepat sasaran.
Anggota DPRD Tapanuli Tengah, Abdul Basir Situmeang, mengatakan sidak tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap program bantuan sosial agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Banyak laporan masyarakat yang kami terima bahwa bantuan Jadup ini diduga tidak tepat sasaran. Oleh karena itu kami turun langsung ke Dinas Sosial, BPBD dan kantor Camat Pandan untuk meminta penjelasan terkait data penerima bantuan tersebut,” ujar Abdul Basir Situmeang kepada wartawan.
Hal senada juga disampaikan oleh Maratanto Siregar yang menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih teliti dalam melakukan pendataan penerima bantuan.
“Kami meminta agar data penerima bantuan Jadup ini benar-benar diverifikasi. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar terdampak bencana justru tidak mendapatkan bantuan,” katanya.
Sementara itu, Deni Herman Hulu menyampaikan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan bantuan dari pemerintah ini benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Jika ada kesalahan dalam pendataan maka harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, para anggota DPRD juga meminta pihak Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuka data penerima bantuan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Selain Dinas Sosial, rombongan DPRD juga mendatangi BPBD Tapanuli Tengah untuk meminta penjelasan terkait data korban bencana yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan Jadup.
Sidak juga dilakukan di kantor Camat Pandan guna menelusuri proses pengusulan data dari tingkat kelurahan hingga kecamatan sebelum diajukan ke pemerintah daerah.
Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera melakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan Jadup agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
