JAKARTA,- Kementerian Ketenagakerjaan dinilai perlu memperluas jangkauan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Perluasan program tersebut, khususnya, dalam hal penyebaran informasi dan peningkatan kualitas pelatihan kerja bagi para pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Kamis (9/4/2026).
“Menurut saya ini perlu diperluas, karena banyak kelompok pekerja dan komunitas yang terdampak PHK. Informasi ini harus diperjelas, mulai dari di mana bisa diakses hingga jenis pelatihan apa saja yang diberikan,” jelasnnya.
Ia menambahkan, Program JKP tidak seharusnya hanya dipandang sebagai bantuan finansial semata, melainkan harus menjadi instrumen yang mampu meningkatkan kapasitas pekerja agar dapat kembali masuk ke pasar kerja.
“Kita ingin JKP ini bukan cuma sekadar nominal. Kita ingin ini menjadi instrumen agar ketika risiko hidup dihadapi, mereka tidak jatuh pada kemiskinan,” tegas Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Menurut Netty, melalui pelatihan yang tepat dan peningkatan keterampilan, para pekerja yang terkena PHK dapat memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan baru.
“Harus ada keterampilan baru atau peningkatan keterampilan agar mereka bisa menangkap peluang kerja setelah mengalami PHK,” tambahnya.
Ia berharap, optimalisasi Program JKP dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi dampak PHK serta memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja di Indonesia.
“Ini bisa menjadi harapan bagi para pekerja yang mengalami PHK, baik yang terjadi saat ini maupun sebelumnya,” pungkasnya.
BACA JUGA: *Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku Cerita Tanah Ulayat Hari Ini, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat* Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menandatangani lukisan yang merupakan cover atau Sampul dari Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” pada Rabu (04/09/2024) di The Trans Luxury Hotel, Bandung. Di atas lukisan tersebut, Menteri AHY menorehkan pesan yang berbunyi, “Terus perjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat adat di mana pun berada”. Ungkapan itu adalah bentuk dukungan dan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. Bentuk dukungan dan komitmennya dibuktikan melalui penerbitan dua buku mengenai Masyarakat Hukum Adat, yakni buku berjudul “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” dan Buku Saku Pendaftaran Tanah Ulayat. Kedua buku diluncurkan dalam rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries yang berlangsung dari tanggal 4-7 September 2024. Lukisan yang menggambarkan sebuah rumah adat, hutan, dan perbukitan tersebut dilukis oleh seorang seniman yang saat ini berkarya di Kota Cirebon, Saefudin. Pria ini menyebut lukisan yang ia buat merupakan bentuk apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena telah berupaya menyertipikasi tanah-tanah adat yang telah memberi kehidupan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” berisi tentang identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat yang tersebar di seluruh Indonesia. Buku tersebut memudahkan pembaca untuk memahami sebaran Masyarakat Hukum Adat. Buku ini disusun oleh tim penulis yang terdiri dari Prof. Dr. Kurnia Warman; M. Adli Abdullah; Iskandar Syah; Setyo Anggraini; Adi Putra Fauzi; dan Beni Kurnia Illahi. Sebagai informasi, Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Kementerian-kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, dan perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL) #AHYMenteriATR #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia #SetiapKitaAdalahHumas #SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id
(Red)
Post Views: 9
