PELALAWAN, Kabarnusa24.com || Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) hari ini bergerak cepat memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadapi musim kemarau di Provinsi Riau.
Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat memimpin langsung penguatan kolaborasi lintas sektor di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kampar–Sungai Gaung, Kabupaten Pelalawan. Langkah strategis ini mengintegrasikan tata kelola air melalui pembangunan sekat kanal, pemulihan kawasan penyangga (buffer zone), dan pembentukan budaya ekologis masyarakat sebagai solusi jangka panjang perlindungan gambut nasional, Kamis (18/06/26).
Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah prioritas pengendalian karhutla nasional karena memiliki bentang lahan gambut yang sangat luas di dalam KHG Sungai Kampar–Sungai Gaung. Di Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda, Menteri Jumhur menggalang kolaborasi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan ekosistem gambut tetap basah.
Upaya pembasahan ini mendesak karena dari 13,36 juta hektare lahan gambut di Indonesia, sekitar 3,31 juta hektare di antaranya telah rusak dan membutuhkan pemulihan terencana. Menteri Jumhur menegaskan bahwa disiplin tata kelola air menjadi kunci utama pencegahan karhutla.
“Kedatangan saya ke sini bersama BNPB dan Kementerian Kehutanan, dengan Pak Bupati tentunya, dengan Pak Kapolda, itu adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini. Itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi,” ujar Menteri Jumhur saat meninjau Pulau Mendol.
Guna mengoptimalkan perlindungan, KLH/BPLH menerapkan pemantauan air tanah secara real-time dan praktik water sharing untuk menjaga kelembapan gambut di puncak musim kemarau. Langkah ini mendesak karena dari kebutuhan ideal 538.568 unit sekat kanal di tujuh provinsi rawan, saat ini baru tersedia sekitar 45.430 unit untuk mengamankan 269.284 kilometer kanal.
Merespons kurangnya jumlah sekat kanal tersebut, KLH/BPLH mempercepat pembangunan infrastruktur hidrologi dan memperkuat Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) berbasis 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi Ekonomi) di 2.354 desa. Sinergi ini didukung penuh oleh pelaku usaha, salah satunya APP Group melalui Direktur Suhendra Wiriadinata yang berkomitmen mengawal langkah strategis pemerintah di tingkat tapak.
“Kami sependapat dengan arahan Bapak Menteri bahwa upaya pencegahan merupakan kunci utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat. Kami berkomitmen mendukung berbagai kebutuhan yang diperlukan agar kolaborasi ini berjalan baik, mulai dari pembangunan sekat kanal, penyediaan peralatan, hingga dukungan bagi masyarakat di sekitar kawasan,” jelas Suhendra.
Dukungan serupa juga datang dari akar rumput melalui Masyarakat Peduli Api (MPA) Teluk Meranti. Marlizar, perwakilan MPA, menegaskan kesiapan masyarakat yang terus waspada dan bergerak aktif melakukan pengawasan lapangan setiap hari.
“Ya, kami siap mendukung apa pun dari pemerintah maupun pihak perusahaan yang bisa untuk mengatasi kebakaran ini. Untuk mengatasinya, kami setiap hari melakukan patroli bersama masyarakat. Semoga dengan kedatangan Pak Menteri ke sini semakin banyak sekat kanal yang dibangun karena sangat penting untuk mencegah kebakaran,” ungkap Marlizar.
Menteri Jumhur mengajak kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, dan seluruh masyarakat untuk bergerak bersama di lapangan. Kolaborasi nyata dan kesadaran kolektif adalah kunci utama menjaga gambut tetap basah demi mencegah karhutla dan melindungi keselamatan bersama.(Rizky Tile)
