Tapanuli Tengah, 21 Juli 2026 –Kabarnusa24.com)Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Ahmad Rivai Sibarani bersama Ketua Fraksi Gerindra Deni Herman Hulu dan sejumlah anggota DPRD ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) justru membuka sederet pertanyaan mengenai kedisiplinan aparatur sipil negara dan pola koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Alih-alih disambut oleh pimpinan OPD yang membidangi urusan pemerintahan desa tersebut, rombongan DPRD malah mendapati Kepala Dinas PMD tidak berada di tempat pada saat jam kerja. Ketidakhadiran itu langsung menjadi sorotan karena terjadi ketika lembaga legislatif sedang menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Situasi semakin menarik perhatian ketika di tengah berlangsungnya sidak, sejumlah personel Satpol PP tiba-tiba berdatangan ke Kantor Dinas PMD. Kehadiran mereka memunculkan tanda tanya besar, sebab tidak ada kondisi yang mengganggu ketertiban umum maupun situasi darurat yang membutuhkan pengerahan personel.
Melihat kondisi tersebut, Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani langsung meminta penjelasan kepada personel Satpol PP mengenai alasan kedatangan mereka.
“Ngapain kalian datang ke sini dan apa tujuan kedatangan kalian di Kantor Dinas PMD, sementara tidak ada keributan,” tanya Ahmad Rivai.
Seorang personel Satpol PP menjelaskan bahwa mereka sebelumnya sedang melaksanakan patroli rutin di kawasan pasar dan pedagang kaki lima. Namun setelah melihat Ketua DPRD berada di Kantor PMD, mereka kemudian datang untuk melakukan pengawalan.
“Kami hanya patroli di pasar dan pedagang kaki lima. Kebetulan lewat kami melihat Ketua DPRD berada di sini, maka kami datang melakukan pengawalan,” ujar salah seorang personel.
Jawaban tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Ketua DPRD mempertanyakan mengapa personel Satpol PP yang sebelumnya berjaga di rumah dinasnya telah ditarik, tetapi ketika DPRD melakukan sidak ke sebuah OPD justru personel mendadak bermunculan di lokasi.
“Saat sidak DPRD, personel malah dikirim ke sini untuk mengawal. Apa sebenarnya prioritas tugas Satpol PP?” tegas Ahmad Rivai.
Sorotan Ketua DPRD tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menyinggung lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) terhadap sejumlah kafe yang menurut laporan masyarakat masih bebas beroperasi hingga dini hari. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa penegakan aturan belum berjalan maksimal, sementara masyarakat terus mempertanyakan keberadaan aparat penegak Perda.
Usai dari Kantor Dinas PMD, Ketua DPRD bersama rombongan bergerak menuju Kantor Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah. Di hadapan Kasat Pol PP Dodi, Ahmad Rivai mempertanyakan hasil kerja Satpol PP selama ini apabila tempat-tempat usaha yang diduga melanggar aturan masih tetap beroperasi.
“Jadi apa hasil kinerja kalian selama ini sehingga kegiatan tersebut masih tetap beroperasi?” tegas Ketua DPRD.
Kasat Satpol PP Dodi menjelaskan bahwa pihaknya setiap hari melakukan patroli, memberikan surat teguran kepada pemilik usaha, dan akan melakukan penertiban apabila ditemukan pelanggaran terhadap Perda.
Meski demikian, penjelasan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat yang selama ini mengeluhkan masih adanya aktivitas usaha yang diduga melanggar ketentuan jam operasional. Publik pun berharap penegakan hukum tidak berhenti pada surat teguran semata, tetapi diwujudkan melalui tindakan yang nyata, konsisten, dan tanpa pilih kasih.
Sidak DPRD kali ini menjadi gambaran bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang perlu dibenahi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, mulai dari disiplin kehadiran pimpinan OPD saat jam kerja hingga efektivitas penegakan Perda oleh aparat yang berwenang. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang tidak dapat lagi diabaikan ketika masyarakat menginginkan pelayanan publik yang profesional.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah belum memberikan penjelasan resmi terkait ketidakhadirannya saat sidak berlangsung. Demikian pula belum ada keterangan resmi mengenai dasar perintah pengerahan personel Satpol PP ke lokasi sidak, sehingga sejumlah pertanyaan yang muncul dalam sidak tersebut masih menunggu jawaban dari pihak-pihak terkait.
(Hasanuddingulo)
