PANDAN, 4 Agustus 2026 –Kabarnusa24.com)Kesabaran warga korban banjir Lubuk Tukko, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, akhirnya mencapai batas. Puluhan warga mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk “mengadu” kepada Ketua DPRD sebagai wakil rakyat. Mereka mengaku sudah berbulan-bulan hidup dalam ketidakpastian setelah sederet bantuan yang dijanjikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tak kunjung mereka terima.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, warga meluapkan kekecewaan yang selama ini mereka pendam. Mereka mempertanyakan ke mana realisasi janji pemerintah mengenai Dana Tunggu Hunian (DTH), Jaminan Hidup (Jadup), bantuan stimulan, hingga bantuan rumah rusak, yang menurut mereka belum diterima sebagian besar korban sejak banjir besar 25 November 2025.
“Kami hanya minta hak kami. Kami bukan meminta belas kasihan. Kami korban bencana yang dijanjikan bantuan, tetapi sampai hari ini belum kami rasakan,” ujar salah seorang perwakilan warga.
Warga mengaku bergotong royong mencari air bersih tanpa dukungan pemerintah. Mereka mengatakan jaringan air bersih di lingkungan mereka belum berfungsi normal, sehingga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Menurut pengakuan warga, dari sekitar 800 kepala keluarga terdampak bencana di Lubuk Tukko, hanya sekitar 27 kepala keluarga yang menerima bantuan tertentu. Jika angka tersebut benar, mereka mempertanyakan dasar penyaluran bantuan dan meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Keluhan lain yang mengemuka adalah persoalan air bersih. Warga mengatakan sejak banjir melanda pada November 2025 hingga sekarang air PAM belum mengalir secara normal di wilayah mereka. Mereka merasa seolah harus bertahan hidup sendiri tanpa perhatian yang memadai.
Di hadapan DPRD, warga meminta para wakil rakyat tidak hanya mendengar keluhan, tetapi menggunakan fungsi pengawasan untuk memanggil OPD terkait dan meminta penjelasan mengenai penyebab lambannya penyaluran bantuan.
Bagi masyarakat, yang mereka tagih bukan sekadar janji, melainkan hak sebagai korban bencana yang telah dijanjikan pemerintah. Mereka berharap DPRD berdiri di pihak rakyat dan memastikan seluruh bantuan disalurkan secara adil dan transparan.
Aspirasi tersebut menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketika warga masih bergulat dengan kesulitan ekonomi dan minimnya akses air bersih, janji bantuan yang belum terealisasi terus menjadi sumber kekecewaan di tengah masyarakat.
Warga berharap pemerintah segera memberikan penjelasan terbuka mengenai status bantuan DTH, Jadup, bantuan stimulan, dan bantuan rumah rusak, termasuk alasan apabila terdapat keterlambatan maupun kendala administrasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengenai keluhan yang disampaikan warga dalam pertemuan tersebut. Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Tapanuli Tengah maupun instansi terkait sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
(Hasanuddingulo)
