TAPANULI TENGAH, 26 Agustus 2026 —Kabarnusa24.com)Momentum Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah ke-81 di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit dari bencana kembali menuai sorotan. Warga korban bencana berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah lebih memprioritaskan penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak daripada kegiatan yang hanya bersifat seremonial.
Bagi warga, perayaan hari jadi daerah bukan persoalan utama. Yang menjadi persoalan adalah masih adanya masyarakat yang membutuhkan rumah layak, bantuan kebutuhan hidup, hunian tetap, serta pemulihan mata pencaharian. Mereka berharap seluruh jenis bantuan yang menjadi hak masyarakat terdampak dapat segera disalurkan secara tepat sasaran.
“Kami sebenarnya tidak setuju dengan pesta-pesta seperti ini. Bukan berarti kami tidak suka masyarakat berkumpul atau menikmati hiburan. Tetapi persoalan kami belum selesai. Pesta seperti ini mungkin bisa membantu kami makan satu hari, tetapi setelah pesta selesai, bagaimana kelanjutan hidup kami?” ungkap warga.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah warga korban bencana di Kecamatan Tukka masih menghadapi persoalan tempat tinggal dan ancaman bencana susulan. Salah satunya Damerista Simanjuntak, warga Lingkungan IV, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka.
Damerista mengungkapkan bahwa rumah keluarganya sebelumnya terdampak longsor dan banjir. Karena menurut keterangannya belum mendapatkan hunian tetap, ia bersama keluarga terpaksa membangun tempat tinggal secara mandiri dan mencicil sedikit demi sedikit.
“Ini dibuat kami sendiri karena belum ada dari pemerintah. Seperti hunian tetap (huntap), tunjangan, belum ada,” ujar Damerista.Kondisi tersebut membuat keluarganya belum merasa aman. Setiap kali hujan turun, rasa gelisah kembali muncul karena khawatir terjadi banjir maupun longsor susulan.
“Selalu gelisah,” katanya.Damerista berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai rumah atau hunian tetap bagi keluarga korban bencana.
“Kami harapkan dari pemerintah secepatnya rumah kami atau huntap diberikan,” ujarnya.Persoalan tidak berhenti pada rumah. Warga di wilayah terdampak juga harus menghadapi hilangnya sumber mata pencaharian akibat lahan pertanian yang rusak atau tertimbun material bencana.
Putri Sinaga, warga Lingkungan I Sibaganding, mengatakan bahwa kawasan tersebut sebelum bencana merupakan lahan persawahan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Namun banjir bandang pada 25 November 2025 membuat lahan persawahan tertimbun material dan tidak dapat digunakan seperti sebelumnya.Menurut Putri, bencana datang ketika masyarakat hampir memasuki masa panen.
“Mau panen. Gagal panenlah. Datanglah banjir bandang,” tuturnya.Akibat lahan pertanian tidak dapat digunakan, masyarakat kehilangan mata pencaharian. Putri mengaku kini bekerja mengangkat kayu karena tidak lagi dapat mengandalkan sawah.
“Karena enggak bisa lagi ke sawah,” katanya.Harapan warga pun sederhana: pemerintah mengembalikan lahan tersebut agar dapat kembali menjadi sawah dan menjadi sumber penghasilan masyarakat.
“Harapan aku sama Bapak Bupati harus diperbaiki jadi sawah untuk masyarakat,” ujar Putri.Menurut keterangannya, persoalan tersebut sudah pernah disampaikan kepada pemerintah. Namun hingga wawancara dilakukan, ia mengaku belum melihat respons yang diharapkan terkait pemulihan lahan pertanian tersebut.
Kondisi inilah yang kemudian membuat warga mempertanyakan skala prioritas pemerintah. Di satu sisi, perayaan Hari Jadi Tapanuli Tengah ke-81 dirayakan dengan berbagai kegiatan. Di sisi lain, masih ada warga yang mengaku belum memperoleh kepastian mengenai rumah, bantuan, maupun pemulihan mata pencaharian.
Warga menegaskan bahwa mereka bukan menolak kebersamaan atau kegiatan masyarakat. Namun mereka berharap pemerintah memahami bahwa kebutuhan korban bencana tidak berhenti pada satu hari.“Kami butuh bantuan yang bisa membantu kehidupan kami ke depan. Kalau hanya makan bersama satu hari, besok kami makan apa? Rumah kami bagaimana? Pekerjaan kami bagaimana?” ungkap warga.
Karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya hadir melalui kegiatan seremonial, tetapi turun langsung menyelesaikan persoalan masyarakat. Jika pemerintah benar-benar ingin menunjukkan kepedulian, maka bantuan yang memiliki dampak langsung dan berkelanjutan harus menjadi prioritas.
Warga juga meminta agar Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu tidak hanya dinilai dari kegiatan seremonial, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Menurut mereka, keberhasilan seorang kepala daerah seharusnya terlihat dari kemampuan menyelesaikan persoalan rakyat, khususnya masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit.
“Jangan hanya jago seremonial dan pencitraan. Kalau memang peduli kepada masyarakat, tunjukkan dengan tindakan nyata yang langsung kami rasakan manfaatnya,” tegas warga.Publik pun menunggu penjelasan pemerintah mengenai perkembangan penanganan korban bencana, termasuk pembangunan hunian tetap, bantuan rumah rusak, bantuan kebutuhan hidup, serta pemulihan lahan pertanian dan mata pencaharian masyarakat.
Pemerintah juga diharapkan membuka informasi secara transparan mengenai jumlah warga yang telah menerima bantuan, jumlah yang masih menunggu, kendala penyaluran, serta target waktu penyelesaian pemulihan pascabencana.
Sebab, bagi masyarakat korban bencana, pesta hanya berlangsung satu hari, sementara kehidupan harus dijalani setiap hari. Mereka tidak hanya membutuhkan makan bersama dan hiburan, tetapi membutuhkan rumah yang aman, bantuan yang nyata, pekerjaan yang kembali, dan kepastian bahwa pemerintah tidak meninggalkan mereka setelah sorotan kamera dan kemeriahan acara berakhir.
Jika benar pemerintah ingin menunjukkan kepedulian kepada masyarakat Tapanuli Tengah, maka saatnya kepedulian itu dibuktikan dengan kerja nyata: bangun kembali rumah warga, salurkan bantuan yang menjadi hak mereka, pulihkan lahan pertanian, dan kembalikan mata pencaharian masyarakat. Karena rakyat tidak hidup dari seremonial—rakyat hidup dari kepastian dan tindakan nyata pemerintah.
(Hasanuddingulo)
