JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi meluncurkan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025–2029. Didukung oleh Bank Dunia, program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas cakupan pendaftaran tanah sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat luas.

Dalam pertemuan Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Jakarta, Senin (26/10/2026), Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan target ambisius yang ingin dicapai. Program ini menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Pelaksanaan ILASPP tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Fokus utama yang diprioritaskan adalah integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi agar informasi antarinstansi dapat saling terhubung secara akurat dan andal.

“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tegas Sekjen ATR/BPN.

Manfaat jangka panjang menjadi fokus utama program ini. Melalui ILASPP, pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang diharapkan tidak sekadar memenuhi angka target, tetapi benar-benar mewujudkan kepastian hukum bagi pemilik tanah serta mendukung penyelenggaraan tata ruang yang terintegrasi untuk pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan pembukaan ini dihadiri langsung oleh Willem van der Muur selaku Land Tenure Specialist dari Bank Dunia, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara luring maupun daring. (Rizky Tile)