BEKASI – kabarnusa24.com
Polemik pemerintahan Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, semakin memanas. Persoalan mosi tidak percaya terhadap Penjabat (PJ) Kepala Desa, pemberhentian lima pegawai desa, hingga dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen petisi kini bergulir ke ranah penyelidikan kepolisian.
Unit Reskrim Polsek Cikarang Utara, Polres Metro Bekasi, telah melayangkan surat permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, di antaranya Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karang Rahayu, Tamin, S.Ag., Sekretaris Jenderal Karang Taruna Ade Sugito, serta Ketua Karang Taruna Warma alias Cablek.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Redaksi permintaan keterangan tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 391 dan/atau Pasal 448 KUHP.
Dalam surat penyidik disebutkan, perkara tersebut berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Senin, 6 Juli 2026, sekitar pukul 08.00 WIB, di Kantor Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Laporan tersebut disampaikan oleh Badru Iskandar, S.Pd.
Ketiga pihak diminta memberikan keterangan sebagai saksi guna membantu penyidik mendalami perkara. Berdasarkan surat yang diterbitkan Polsek Cikarang Utara, pemeriksaan dijadwalkan pada Senin, 9 November 2026.
*Ketua BPD Benarkan Dipanggil Polisi*
Ketua BPD Karang Rahayu, Tamin, S.Ag., membenarkan dirinya menerima surat permintaan keterangan dari Polsek Cikarang Utara terkait persoalan tersebut.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler pada Senin (9/11/2026), Tamin mengakui bahwa data yang dilampirkan dalam permohonan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Karang Rahayu kepada Bupati Bekasi merupakan data yang diduga ditandatangani oleh sejumlah warga.
Namun, ketika ditanya mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan warga dalam dokumen tersebut, Tamin mengaku tidak mengetahuinya.
Dengan demikian, persoalan mengenai keabsahan tanda tangan dalam dokumen permohonan PAW masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut oleh pihak berwenang.
*Mosi Tidak Percaya dan Pemberhentian Lima Pegawai Desa*
Polemik tersebut berawal dari sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan Desa Karang Rahayu yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat dan BPD.
Dalam surat BPD Karang Rahayu Nomor 141.2.100/BPD-KRY/VII/2026 tertanggal 31 Juli 2026 yang ditujukan kepada Plt Bupati Bekasi, BPD menyampaikan gambaran kondisi pemerintahan desa sekaligus sejumlah rekomendasi.
Dalam dokumen tersebut disebutkan, pada 8 Juli 2026, PJ Kepala Desa Karang Rahayu diduga memberhentikan lima pegawai desa tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan BPD.
Selanjutnya, pada 13 Juli 2026, tercatat adanya penyampaian ketidakpuasan masyarakat, tokoh masyarakat, serta Pemuda Pancasila di depan Kantor Pemerintahan Desa Karang Rahayu.
Puncaknya, pada 23 Juli 2026, masyarakat mengajukan petisi atau mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PJ Kepala Desa Karang Rahayu.
Melalui surat tersebut, BPD meminta agar aspirasi masyarakat ditindaklanjuti, termasuk melakukan evaluasi terhadap PJ Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) dapat segera dilaksanakan.
*BPD Gelar Rapat Bahas Aspirasi Masyarakat*
Persoalan mosi tidak percaya tersebut juga dibahas dalam rapat BPD Desa Karang Rahayu pada 30 Juli 2026.
Dalam berita acara rapat pembahasan mosi masyarakat terhadap PJ Kepala Desa, terdapat dua pokok aspirasi yang menjadi perhatian, yakni petisi mosi tidak percaya terhadap PJ Kepala Desa dan permohonan percepatan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW).
Pada bagian tanggapan dan klarifikasi, dokumen tersebut juga memuat pembahasan mengenai pemberhentian aparatur desa dari unsur kepala seksi, staf, kepala urusan (kaur), dan kepala dusun tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan BPD.
Rapat menyepakati bahwa BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat akan mengambil langkah lanjutan untuk menyampaikan aspirasi warga kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
*Warga Persoalkan Dugaan Penggunaan Tanda Tangan*
Persoalan semakin berkembang setelah muncul sejumlah surat pernyataan tertulis warga terkait dugaan penggunaan tanda tangan dalam dokumen petisi mosi tidak percaya.
Salah satu surat pernyataan yang ditandatangani Rahmat tertanggal 14 Agustus 2026 menyebutkan bahwa dirinya merasa keberatan karena tanda tangannya diduga dipalsukan untuk kepentingan petisi pemberhentian PJ Kepala Desa Badru Iskandar, S.Pd.
Dalam surat tersebut, Rahmat menyatakan meminta pertanggungjawaban pihak yang diduga menggunakan atau memalsukan tanda tangannya. Ia juga mencantumkan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp50 juta serta pemulihan nama baik di hadapan umum.
Selain itu, terdapat dokumen pernyataan tertulis lainnya yang memuat keberatan terhadap penggunaan tanda tangan dalam daftar nama petisi.
Keberadaan dokumen-dokumen tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah tanda tangan yang tercantum benar-benar diberikan atas persetujuan pemiliknya atau justru digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
Meski demikian, dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum dan masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen asli, keterangan para pihak, serta hasil penyelidikan kepolisian.
*Polisi Diharapkan Ungkap Keabsahan Dokumen Petisi*
Dengan adanya permintaan keterangan terhadap Ketua BPD dan sejumlah pengurus Karang Taruna, penyidik diharapkan dapat mengungkap secara terang proses penyusunan dan pengumpulan tanda tangan dalam dokumen petisi mosi tidak percaya tersebut.
Sejumlah hal yang perlu diperjelas antara lain siapa yang menyusun dokumen, bagaimana proses pengumpulan tanda tangan dilakukan, apakah seluruh nama yang tercantum benar-benar memberikan persetujuan, serta apakah terdapat pihak yang dirugikan.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut dua aspek penting, yakni hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses administrasi pemerintahan desa.
Petisi atau mosi tidak percaya merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Namun, apabila ditemukan penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan pemiliknya, persoalan tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Polsek Cikarang Utara mengenai perkembangan penyelidikan maupun hasil pemeriksaan terhadap para saksi.
Media ini akan terus menelusuri perkembangan perkara ini dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, konfirmasi kepada seluruh pihak, serta asas praduga tak bersalah.
(TIM REDAKSI)
