BEKASI – kabarnusa24.com
Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia (FORMASI) memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, untuk menindaklanjuti tuntutan evaluasi jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi. FORMASI juga secara khusus mendesak pencopotan Direktur Umum (Dirum), Daud Husin, S.HI., menyusul sejumlah persoalan internal perusahaan daerah yang mereka soroti.
Ultimatum tersebut disampaikan melalui surat tuntutan bernomor 20/FORMASI/XI/2026 dalam aksi damai di depan Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026).
FORMASI menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi harus memberikan kepastian atas komitmen evaluasi direksi yang sebelumnya disebut disampaikan Bupati dalam audiensi pada 24 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bupati dikabarkan menjanjikan evaluasi jajaran direksi dalam waktu 14 hari kerja.
Namun, menurut FORMASI, hingga kini belum ada kejelasan yang memadai mengenai hasil maupun tindak lanjut komitmen tersebut.
Ketua Umum FORMASI, Tri Handito, bersama Sekretaris Jenderal Joshua, Ketua Harian Bachtiar Irvanda, dan Ketua DPW FORMASI Jawa Barat, Naufal, menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola perusahaan daerah dan kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan air bersih.
Janji Evaluasi 14 Hari Kerja Kembali Dipertanyakan
FORMASI kembali menagih komitmen Bupati Bekasi yang disebut pernah memberikan waktu 14 hari kerja untuk mengevaluasi jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi.
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Aliansi Ormas Bekasi, Pusbakum SAW, relawan pemenangan, dan FORMASI pada 24 Juli 2026.
Kini, organisasi tersebut mempertanyakan sejauh mana evaluasi berjalan, persoalan apa saja yang telah diperiksa, serta langkah konkret apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah.
Bagi FORMASI, komitmen kepala daerah tidak boleh berhenti pada pernyataan dalam forum audiensi. Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai tindak lanjut dan hasil evaluasi.
Karena itu, tenggat tujuh hari diberikan sebagai batas waktu bagi Bupati Bekasi untuk menunjukkan perkembangan penanganan persoalan tersebut.
Empat Tuntutan FORMASI, Dirum Jadi Sasaran Desakan Pencopotan
Dalam surat resminya, FORMASI menyampaikan empat tuntutan utama kepada Bupati Bekasi.
Pertama, mendesak Bupati Bekasi segera merealisasikan komitmen evaluasi jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi sebagaimana disampaikan dalam audiensi 24 Juli 2026.
Kedua, meminta evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi beserta pemangku jabatan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan internal perusahaan. FORMASI meminta evaluasi dilakukan secara komprehensif agar akar persoalan dapat diketahui.
Ketiga, mendesak pencopotan Daud Husin, S.HI., dari jabatan Direktur Umum Perumda Tirta Bhagasasi.
Dalam surat tuntutannya, FORMASI turut mencantumkan sejumlah dugaan persoalan yang dinilai perlu diperiksa, di antaranya dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pengambilan keputusan, persoalan administrasi dokumen berita acara serah terima aset kepada Tirta Patriot, serta dugaan persoalan pengelolaan anggaran pada sejumlah lembaga.
FORMASI meminta seluruh persoalan tersebut ditelusuri secara transparan dan profesional.
Namun, berbagai dugaan tersebut masih merupakan materi tuntutan FORMASI yang memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan pihak berwenang. Klarifikasi dari Daud Husin dan pihak-pihak terkait juga diperlukan agar pemberitaan tetap berimbang.
Keempat, FORMASI menyatakan dukungan terhadap visi pembangunan Kabupaten Bekasi, yakni Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera. Mereka menilai visi tersebut harus diwujudkan melalui pembenahan tata kelola pemerintahan dan perusahaan daerah.
Persoalan Internal Tirta Bhagasasi Disorot, Pelayanan Publik Jadi Perhatian
FORMASI juga menyoroti keresahan yang disebut berkembang di lingkungan pegawai, dugaan menurunnya kepercayaan terhadap jajaran direksi, serta kekhawatiran terhadap keberlangsungan pelayanan air bersih.
Menurut FORMASI, persoalan internal perusahaan daerah tidak boleh dipandang sebagai urusan manajemen semata.
Perumda Tirta Bhagasasi memiliki tanggung jawab penting dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat. Karena itu, setiap persoalan manajerial, administratif, maupun pengambilan keputusan strategis perlu mendapat pengawasan.
Masyarakat jangan sampai menjadi pihak yang dirugikan apabila persoalan internal perusahaan berdampak terhadap kualitas pelayanan.
FORMASI menilai evaluasi direksi diperlukan untuk memastikan perusahaan daerah dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Tujuh Hari Tanpa Kejelasan, FORMASI Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
FORMASI memberikan waktu tujuh hari kepada Bupati Bekasi untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
Apabila dalam tenggat tersebut tidak terdapat respons dan kejelasan langkah yang dinilai memadai, FORMASI menyatakan siap kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar.
Dalam aksi damai tersebut, Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja disebut menerima langsung perwakilan FORMASI secara humanis sekaligus menerima surat tuntutan organisasi.
Meski demikian, FORMASI menegaskan bahwa penerimaan surat belum menjawab substansi persoalan. Mereka masih menunggu langkah konkret pemerintah daerah, terutama terkait evaluasi direksi dan desakan pencopotan Direktur Umum.
Bupati Bekasi Diminta Berikan Kejelasan
Sorotan terhadap Perumda Tirta Bhagasasi kini mengarah pada tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bekasi.
FORMASI meminta Bupati memastikan seluruh persoalan yang disampaikan diperiksa secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika dugaan yang disampaikan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka.
Desakan pencopotan Direktur Umum harus dijawab melalui proses evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan tekanan atau tuduhan sepihak.
Pada akhirnya, persoalan Perumda Tirta Bhagasasi bukan hanya menyangkut posisi jabatan direksi, tetapi juga menyangkut akuntabilitas pengelolaan perusahaan daerah dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.
FORMASI telah menyampaikan ultimatum tujuh hari. Kini, masyarakat menunggu penjelasan pemerintah daerah mengenai perkembangan evaluasi yang sebelumnya dijanjikan.
Apakah tuntutan tersebut akan segera ditindaklanjuti atau justru berlanjut menjadi aksi demonstrasi dengan massa lebih besar?
Pertanyaan itu kini menunggu jawaban dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, pungkas perwakilan aksi.
