SIBOLGA, SUMATERA UTARA —Kabarnusa24.com)Dugaan praktik perdagangan ikan hasil penangkapan menggunakan bahan peledak di wilayah Sibolga kini menjadi sorotan serius. Penelusuran tim investigasi bersama aktivis lingkungan Abu Nisa mengarah pada dugaan adanya mata rantai perdagangan hasil destructive fishing yang perlu dibongkar secara menyeluruh. Persoalan ini bukan sekadar pelanggaran alat tangkap, melainkan menyangkut kehancuran ekosistem laut, kerugian nelayan tradisional, dan dugaan peredaran komoditas yang asal-usulnya harus dipertanggungjawabkan.
Pada Senin, 9 November 2026, desakan keras kembali disampaikan kepada Kapolres Sibolga agar segera mengusut tuntas dugaan rantai perdagangan ikan hasil penangkapan menggunakan bahan peledak di wilayah Sibolga, termasuk dugaan aktivitas penampungan di Gudang 117, Jalan K.H.A. Dahlan No. 117, Pancuran Bambu. Desakan ini bukan pertama kalinya disuarakan. Namun, hingga saat ini tim investigasi belum melihat perkembangan penanganan yang jelas dan dapat diketahui publik. Pertanyaan pun semakin menguat: sampai kapan persoalan ini harus dibiarkan tanpa kepastian? Apakah informasi yang telah berulang kali disampaikan benar-benar sudah ditindaklanjuti oleh jajaran Polres Sibolga?
POLRES SIBOLGA JANGAN HANYA MENJADI PENONTON! Publik membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar diamnya informasi. Kapolres Sibolga harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Apabila informasi dan pengaduan telah diterima, masyarakat berhak mengetahui apakah sudah dilakukan penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan, pemeriksaan saksi, maupun langkah hukum lainnya sesuai kewenangan kepolisian.
Nama seorang pengusaha lokal berinisial HK turut mencuat dalam penelusuran tim investigasi. HK disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas usaha di lokasi yang menjadi perhatian. Namun, keterlibatan maupun tanggung jawab hukum yang bersangkutan belum dapat disimpulkan tanpa pemeriksaan dan pembuktian. Karena itu, aparat diminta memanggil dan meminta klarifikasi pihak-pihak yang relevan apabila ditemukan dasar hukum untuk melakukannya.
Sebelumnya, tim investigasi telah mendatangi kompleks pergudangan di Jalan K.H.A. Dahlan No. 117, Pancuran Bambu, pada Sabtu, 7 November 2026. Namun, saat tim tiba, pihak pengelola maupun perwakilan HK tidak berada di lokasi. Kondisi tersebut tidak dapat dijadikan bukti pelanggaran, tetapi menjadi alasan penting bagi aparat untuk melakukan verifikasi mengenai aktivitas usaha, asal-usul ikan, dokumen pembelian, serta jalur distribusi komoditas yang keluar masuk dari fasilitas tersebut.
Pertanyaan keras kini diarahkan kepada Kapolres Sibolga: apa yang sebenarnya sedang ditunggu? Apakah pemasok ikan sudah ditelusuri? Apakah identitas kapal penangkap sudah diperiksa? Apakah dokumen transaksi dan distribusi sudah diverifikasi? Apakah kemungkinan keterlibatan pemodal dan pengepul besar sudah menjadi bagian dari penyelidikan? Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada pembicaraan, sementara masyarakat terus menunggu kepastian.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa penegakan hukum hanya terlihat ketika berhadapan dengan nelayan kecil dan anak buah kapal (ABK), tetapi tidak menunjukkan perkembangan yang sama ketika persoalan menyangkut dugaan jaringan perdagangan dan fasilitas penampungan di darat. Hukum harus berlaku setara. Besarnya modal, status sosial, hubungan bisnis, maupun pengaruh seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup.
Tim investigasi mendesak Polres Sibolga memeriksa dugaan aktivitas di Gudang 117 secara profesional dan berdasarkan prosedur hukum. Pemeriksaan perlu diarahkan pada asal-usul ikan, identitas pemasok, catatan pembelian, dokumen pengangkutan, manifest distribusi, serta kemungkinan hubungan antara pemasok dengan kapal-kapal yang diduga menggunakan alat tangkap destruktif. Jika ditemukan bukti tindak pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Dugaan distribusi ikan ke pasar yang lebih luas, termasuk indikasi pengiriman ke luar negeri, juga harus ditelusuri. Jangan sampai komoditas yang diduga berasal dari praktik penangkapan destruktif masuk ke rantai perdagangan resmi tanpa pemeriksaan asal-usul yang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi karantina, serta aparat penegak hukum perlu memastikan sistem ketertelusuran produk perikanan benar-benar berjalan.
Secara hukum, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 beserta perubahan berikutnya. Pasal 84 mengatur larangan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sedangkan ketentuan lain dapat diterapkan sesuai perbuatan dan alat bukti yang ditemukan. Aparat juga perlu menelusuri kemungkinan tindak pidana lain apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Abu Nisa mendesak Kapolres Sibolga agar tidak membiarkan persoalan ini terus menggantung tanpa kepastian. Menurutnya, penyelidikan harus berani menyentuh seluruh mata rantai, mulai dari pelaku penangkapan di laut, pemasok, pengepul, pemodal, hingga pihak yang terbukti menampung dan memperdagangkan hasil tangkapan ilegal. “Jangan hanya nelayan kecil yang diperiksa. Jika memang ada jaringan besar di belakang perdagangan ikan hasil bom, bongkar semuanya. Periksa gudangnya, telusuri kapal pemasoknya, periksa dokumennya, dan ungkap siapa pun yang terbukti terlibat. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah,” tegas Abu Nisa.
Apabila Polres Sibolga tetap tidak menunjukkan perkembangan penanganan yang jelas atau tidak memberikan penjelasan resmi atas desakan yang telah berulang kali disampaikan, tim investigasi menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat Polda Sumatera Utara. Langkah tersebut akan ditempuh melalui penyampaian pengaduan resmi kepada Kapolda Sumut dan direktorat terkait agar dilakukan evaluasi serta penelusuran terhadap penanganan informasi maupun laporan yang telah disampaikan.
Tidak hanya itu, apabila terdapat dasar dan indikasi dugaan ketidakprofesionalan, pengabaian prosedur, atau pelanggaran disiplin oleh personel dalam penanganan persoalan ini, tim investigasi juga akan menyampaikan pengaduan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara. Pengaduan tersebut akan disertai kronologi, dokumentasi, serta bukti komunikasi yang tersedia agar dapat diperiksa secara objektif sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah membawa persoalan ini ke Polda dan Propam bukanlah bentuk permusuhan terhadap institusi Polri. Sebaliknya, ini merupakan bentuk kontrol masyarakat sekaligus upaya meminta transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas penegakan hukum. Kami menghormati institusi kepolisian, tetapi penghormatan tersebut harus berjalan seiring dengan profesionalitas, keberanian, dan keterbukaan dalam menangani setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Sementara itu, nelayan tradisional Sibolga mengaku menjadi pihak yang paling merasakan dampak praktik penangkapan destruktif. Kerusakan rumpon, ancaman terhadap habitat ikan, dan semakin sulitnya memperoleh hasil tangkapan menjadi persoalan yang membebani kehidupan mereka. Pemerintah dan aparat tidak boleh membiarkan masyarakat pesisir menanggung kerugian akibat praktik yang merusak sumber daya laut demi keuntungan ekonomi segelintir pihak.
KINI BOLA ADA DI TANGAN POLRES SIBOLGA! Kapolres harus membuktikan bahwa setiap informasi masyarakat ditangani secara serius. Jangan biarkan desakan berulang menjadi sekadar suara yang hilang tanpa jawaban. Jika penyelidikan sudah berjalan, sampaikan perkembangan yang dapat dibuka kepada publik. Jika belum, jelaskan langkah konkret yang akan dilakukan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan pembiaran informasi tanpa kejelasan.
PESAN KAMI TEGAS: POLRES SIBOLGA, BUKTIKAN KINERJA! JANGAN HANYA BERANI MENINDAK NELAYAN KECIL, TETAPI TELUSURI JUGA DUGAAN JARINGAN BESAR DI DARAT. APABILA TIDAK ADA PERKEMBANGAN YANG JELAS, PERSOALAN INI AKAN DIBAWA KE POLDA SUMATERA UTARA HINGGA PROPAM. HUKUM HARUS BERLAKU SAMA BAGI SEMUA PIHAK YANG TERBUKTI TERLIBAT!
Laut Sibolga bukan milik segelintir orang yang ingin meraup keuntungan dengan mengorbankan ekosistem. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada slogan dan pernyataan formal. Publik kini menunggu keberanian aparat untuk memastikan dugaan ini diperiksa secara transparan, profesional, dan tuntas. Tim investigasi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi HK, pengelola Gudang 117, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Catatan redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui proses hukum. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi sesuai Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
(Hasanuddingulo)
