JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Menjelang akhir tahun, denyut nadi administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Pemerintah Kota (Pemkot) berubah menjadi sangat padat. Bulan November dan Desember adalah masa paling sibuk bagi para pengelola anggaran, sebuah fase yang kerap disebut masa “kejar tayang” penutupan tahun anggaran.
Pasalnya, tahun fiskal instansi pemerintah di Indonesia berakhir tepat pada tanggal 31 Desember. Batas waktu ini menjadikan setiap hari di penghujung tahun sangat berharga dan krusial bagi seluruh jajaran keuangan daerah.
Para pejabat keuangan, mulai dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) hingga bendahara di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kini tengah memusatkan perhatian pada sejumlah aktivitas penting yang harus tuntas sebelum pintu tahun anggaran ditutup.
Pertama adalah proses rekonsiliasi dan penutupan tahun buku. Seluruh data keuangan dari setiap dinas dan lembaga harus diverifikasi, direkonsiliasi, dan dikonsolidasikan secara utuh. Semua transaksi dalam satu tahun penuh harus dipastikan tercatat secara sah dan sesuai standar akuntansi pemerintahan tepat pada waktunya.
Kedua, terjadi gelombang percepatan penyerapan anggaran yang kerap menjadi sorotan publik. Sisa dana yang belum terserap diupayakan digunakan, mencakup penyelesaian proyek fisik yang dikebut rampung serta belanja operasional seperti rapat, seminar, dan perjalanan dinas agar dana tidak hangus dan dikembalikan ke kas negara.
Ketiga, tim keuangan mulai menyusun draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dokumen ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, hingga Catatan atas Laporan Keuangan — bahan utama yang akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk proses audit.
Keempat, mitigasi risiko hukum dan transparansi menjadi perhatian utama. Karena arus dana melonjak tajam di bulan Desember, setiap penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dilakukan dengan ketelitian ekstra. Setiap rupiah harus memiliki dasar hukum dan kelengkapan dokumen yang sah.
Fenomena “kejar tayang” ini sebenarnya merupakan rutinitas tahunan, namun tetap menjadi perhatian penting. Di satu sisi anggaran harus terserap optimal demi pelayanan masyarakat, tetapi di sisi lain kepatuhan terhadap aturan tidak boleh dikorbankan demi kecepatan semata.
Publik pun berharap percepatan ini benar-benar menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar menghabiskan dana agar tidak dikembalikan ke kas negara. Transparansi tetap menjadi kunci utama di tengah derasnya arus belanja akhir tahun.
Penutupan buku yang tertib, akurat, dan bebas dari temuan berlebih adalah tujuan akhir yang diharapkan. Semoga masa sibuk ini berjalan lancar dan menjadi fondasi yang kokoh bagi perencanaan anggaran tahun mendatang.(Rizky Tile)
