Oleh : Sutriachol Haris, L.C.
Kabarnusa24.com,– Ketika logika awam mensinyalir dengan analisa dasar setelah purnanya rezim SBY berganti ke rezim Jokowi ada yang sebagian masyarakat berpikir ingin nya pasca rezim SBY tersebut tambah jadi lebih sejahtera lebih baik, lebih dewasa dan lebih matang bangsa ini.
Negara hukum dianut bangsa Indonesia negara yang berkeadaban sebagai bangsa yang menjunjung tinggi masyarakatnya atas budi pekerti sosial kesopan santunan yang diwarisi tinggi dari sejak bisa berdiri hingga dapat mengabdi dengan berakhlakul karimah.
Dalam tatanan kenegaraan, tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didasarkan dengan dalam pada aturan hukum sebagaimana dinyatakan hal itu dalam amanah UUD 1945 dalam pasal 1 ayat 3.
Indonesia dengan absolut adalah bukan negara kekuasaan atau siapa dia merasa berkuasa, pernah berkuasa dan masih rasa berkuasa maka kehancuran dan kejatuhan suatu bangsa yang ada seperti yang berkembang akhir ini.
Indonesia sebagai bukti negara yang dalam penganutan hukum sebgaimana telah dan selalu menjalankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, peradialan yang bebas tak ada dalam tekanan intervensi siapapun terlebih Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah Jenderal lainnya layak dan patut dihukum mati sesuai aturan yang ada karena nyata berbuat makar.
Indonesia sebagai negara yang melindungi HAM atas setiap warganya. Penulis dengan sejumlah catatan dalam HP yang seketika hilang sekitaran 3 bulan lalu seluruh dokumen catatan penting selaku Jurnalis diduga juga di sadap LSP dan kawan – kawannya.
Presiden yang kuat bersaman sejalan dengan tatanan perspektif atas jalannya strategi pembenahan negara atas selalu evaluasi dalam kinerja lembaga atau K/L terutama lembaga penegakan hukum yang baik dapat dijaga.
Dalam penganggaran APBN 2027 bahwa Polri menempati No. 3 memiliki anggaran tertinggi setelah BGN diurutan satu disusul Kementerian Pertahanan.
Artinya babwa hukum dijakankan satu persatu disisir baik, agar tak ada lagi dari sabang hingga merauke aparat Polsek yang bertugas lalu diminta setor ke oknum Polri di Jakarta sebagaimana tiga tahun silam ada sahabat yang jadi Kapolsek di Wilayah BSD Tangerang dan ia mengaku setor ke oknum di Jakarta diduga ke Mantan Kapolri Tito Karnavian.
Suyudi memimpin dapat upaya keras bekerja dengan setegas hati jagan ada lagi dimanapun yang sperti ini. Dan bersikeras di Tangerang masih banyak yang double track polsek tangani dua kecamatan, sejatinya, idealnya, lazimnya satu Polsek satu Kecamatan tidak seperti yang ada di Wilayah Pasar Kemis Kab.Tangerang.
Polri memimpin dengan setegas hati dalam langkah dan merubah tindakan tegas terarah terukur dengan pistol atau tembakannya yang sejalan dengan hati dan aturan yang ada.
Presiden yang kuat dimana kebijakannya tak boleh biasa ia senantiasa mengikuti atas baik kehendak rakyat dengan membuat kebijakan spektakuler maha super dahsyat selalu dapat dirasa dalam hidup tentram menjunjung tinggi hukum hamparan luas rasa aman, dengan demikian damai rukun lagi sejahtera rakyatnya, hilangkan image di masyarakat bahwa tak boleh Polisi maju tak gentar membela yang Bayar.
(Red)
