Oleh : Sutriachol Haris, L.C.
Kabarnusa24.com,– Kemenhaj sepertinya minim pemberitaan yang mana tak ada gagasan di Kemenhaj yang kredibel yang asyik dalam manasik berjalan. Fokus dan Konsen saja idealnya Kemenhaj pada aspek peningkatan mutu pelayanan dan khidmah total dalam urusan umat Muslim di tanah Haram.
Mari menelaah pada Kesimpulan RDP Bersama Komisi VIII tertanggal 7 Oktober, Rabu 2026. Masa Persidangan 1 Tahun 2026 Pada RDP Kemenhaj dan Komisi VIII DPR – RI. Kesimpulan Pointer 9 hurup o menyatakan :
“Penugasan terhadap petugas haji harus dilakukan evaluasi secara berkala selama pelaksanaan ibadah haji dan penilaian secara obyektif dan profesional sesuai standar yang telah ditetapkan”.
Prabowo Subianto yang sangat bijak dan bajik selaku Presiden tapi mengapa juga banyak diantara para pembantunya dari K/L yang banyak ngawur bin ngaco dan sama sekali tidak dapat menangkap menterjemahkan maunya Prabowo.
Dalam kesimpulan RDP masih dalam tanggal yang sama disebutkan di pointer terakhir No. 14 :
“Panja Komisi VIII DPR – RI mendesak Kemenhaj RI wajib menjamin terpenuhinya ketentuan syariah dalam setiap proses penyelenggaraan ibadah haji”.
Masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan ngontennya Kemenhaj bertubi – tubi dimana belum lama ini Staf Ahli Menhaj wong dari darah daginya sendiri, sekarang Kemenhaj ngonten lagi Nonis diajak dibawa kedalam urusan soal haji.
Kalau saja kami Staf Ahli di era 2010an yang penuh andil dalam merumuskan, merancang dan menjadikan urusan haji keluar dari Kemenag jadi Kemenhaj sekarang, bila saja eksistensi yang ada konsistensi dan konsekwensi SDM seperti adanya sekarang ini sungguh kami semua masyarakat menyesal adanya Kemenhaj yang abal – abal ini.
Wajar saja Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ini banyak masyarakat yang salah mengartikan dan tak sedikit gagasan Probowo ini di cap negatif, karena memang para penyampai pembantu – pembantunya masih banyak yang cerdas stengah on. Alias Oon stengah tersesat.
Reshufle Kabinet sebagai hak prerogatif Presiden sepertinya harus terjadi dan kudu dipandang perlu oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Sungguh kami sebagai warga Indonesia terkait haji dan umrah ini kami ingin ada keteladanan, keteduhan dan kesejukan sehingga amaliah – amaliah sensi dan seksi ini dapat seiring berjalan nantinya tersuguh untuk masyarakat Indonesia emas dimana jamaahnya mabrur.
Presiden Prabowo Subianto wajib mengevaluasi setiap K/L dengan kepemimpinan yang sejatinya harus super tepat, bukan saja dibutuhkan SDM pada aspek profesionalitas dan proporsionalitas namun juga ketangkasan membaca apa mau nya Presiden, semua pembantu Presiden wajib kembali belajar Iqro. bacalah, bacalah. Dan masyarakat Indonesia ini kan jangan dianggap terus – terusan melulu dianggapnya bodoh terus oleh para anak buah Presiden ini.
RDP antara Kemenhaj dan Komisi VIII jangan sampai masuk kategori omon – omon. Sungguh amat besar kebencian di sisi Allah bahwa mereka RDP hingga Raker mereka mengatakan tidak mereka kerjakan. Maka bila itu terjadi amat besarlah murka Allah bukan pada mereka saja tapi juga pada masyarakat, jamaah dan bangsa yang besar yang sama kita cintai ini.
(Red)
