JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan langkah tegas pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total luasan lahan yang akan ditertibkan mencapai 42.214,51 hektare, dengan penanganan yang dikelompokkan ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi dan tingkat pelanggaran masing-masing perusahaan.

Dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (09/11/2026), Menteri Nusron menjelaskan bahwa penindakan paling berat diberikan kepada perusahaan pada klaster pertama. Tiga perusahaan dicabut seluruh Hak Guna Usaha-nya, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan total 7.716,14 hektare.

Pencabutan penuh tersebut didasarkan pada sejumlah kriteria: tingkat kebakaran lahan melebihi 50%, kejadian kebakaran yang berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan serta mitigasi yang memadai, serta pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan pemberian hak. “Artinya, ada persyaratan yang telah ditetapkan, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” tegasnya.

Pada klaster kedua, satu perusahaan yaitu PT BSLT, masa berlaku HGU-nya telah berakhir sejak tahun 2020. Pemerintah memastikan lahan seluas 2.300 hektare tersebut akan diambil alih oleh negara. Sementara klaster ketiga mencakup perusahaan yang telah memegang Izin Usaha Perkebunan, namun belum memiliki HGU dan dinilai belum mengelola lahannya secara nyata.

Tiga perusahaan yang masuk klaster ketiga adalah PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan ini, dan evaluasi terhadap izin usahanya akan direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri bersama pemerintah daerah serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Klaster keempat berupa pencabutan sebagian HGU. Perusahaan yang terkena tindakan ini adalah PT SAE yang beroperasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luasan terdampak 1.510,26 hektare. Tingkat kebakaran pada lahan perusahaan ini dinilai di bawah 50%, sehingga pencabutan hanya dilakukan pada bagian yang terbakar saja.

Sementara itu, klaster kelima masih dalam tahap pendalaman teknis dan inspeksi lapangan sebelum diputuskan bentuk penindakannya. Tiga perusahaan yang sedang dikaji adalah PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemerintah akan memastikan data di lapangan akurat sebelum menentukan apakah pencabutan dilakukan secara keseluruhan atau sebagian.

Secara keseluruhan, dari 11 perusahaan yang dievaluasi, delapan perusahaan telah mendapatkan keputusan pasti, sedangkan tiga lainnya masih dalam proses verifikasi. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas kelalaian pengelolaan lahan yang berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat luas.(Rizky Tile)