TAPANULI TENGAH –Kabarnusa24.com)13/Nov/2026)Pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tapanuli Tengah hingga Kota Padangsidimpuan menjadi sorotan setelah muncul informasi dugaan keterlibatan seorang individu berinisial D.T. yang disebut menjabat sebagai Ketua Satgas PDI Perjuangan (PDIP) Tapanuli Tengah dalam struktur pengelolaan program tersebut. Persoalan ini semakin mengundang perhatian karena sumber menyebutkan bahwa keterlibatan tersebut diduga tidak hanya melibatkan D.T., tetapi juga anggota keluarganya.
Berdasarkan informasi sejumlah sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, istri D.T. disebut-sebut turut menangani urusan belanja atau pengadaan kebutuhan MBG, sementara anaknya dikabarkan terlibat dalam kepengurusan MBG Pandan 01. Informasi tersebut masih membutuhkan verifikasi independen, terutama mengenai kedudukan, kewenangan, dan bentuk keterlibatan masing-masing pihak.
Dugaan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan profesionalitas pengelolaan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Apabila benar beberapa anggota keluarga berada dalam satu lingkup pengelolaan, publik berhak mengetahui bagaimana proses penunjukan dilakukan, siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pencegahan konflik kepentingan diterapkan.
Persoalan tersebut juga patut dikaitkan dengan instruksi DPP PDIP melalui Surat Edaran Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 mengenai larangan kader memanfaatkan program MBG untuk memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya. Instruksi yang dikaitkan dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tersebut seharusnya menjadi perhatian serius seluruh jajaran partai, termasuk pengurus di tingkat daerah.
Kondisi ini membuat posisi Ketua DPC PDIP Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, turut menjadi perhatian publik. Sebagai pimpinan organisasi partai di daerah, Masinton patut dimintai penjelasan mengenai sejauh mana pengawasan terhadap kadernya dijalankan. Apakah DPC mengetahui dugaan keterlibatan D.T. beserta anggota keluarganya? Jika mengetahui, langkah apa yang telah dilakukan untuk memastikan aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan instruksi DPP?
Jangan sampai instruksi pimpinan pusat hanya terdengar tegas di atas kertas, sementara pengawasan di tingkat daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Publik berhak mempertanyakan konsistensi organisasi ketika muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan kader dan lingkaran keluarganya dalam pengelolaan program pemerintah. Masinton Pasaribu perlu menjawab persoalan ini secara terbuka, bukan membiarkan masyarakat terus bertanya-tanya.
Dalam konteks tersebut, perlu ditegaskan bahwa keanggotaan partai tidak otomatis melarang seseorang menjalankan aktivitas dalam program MBG. Namun, apabila terdapat pemanfaatan jabatan, pengaruh organisasi, atau kewenangan pengadaan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan aturan, persoalan tersebut harus diperiksa secara objektif. Hubungan keluarga juga bukan bukti pelanggaran, tetapi transparansi pembagian kewenangan dan transaksi menjadi hal yang wajib diperhatikan.
Awak media juga telah berupaya menghubungi D.T. melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan keterlibatannya dalam pengelolaan MBG, termasuk informasi mengenai istri dan anaknya. Saat dimintai tanggapan, yang bersangkutan memberikan jawaban singkat, “Buat lah sesuai keinginan abg,sekali lagi trimakasih banyak bang.” Jawaban tersebut belum memberikan penjelasan substantif mengenai informasi yang dipertanyakan redaksi.
Redaksi menegaskan bahwa jawaban D.T. tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan ataupun bantahan atas dugaan yang berkembang. Namun, publik tentu membutuhkan penjelasan yang lebih terang mengenai posisi D.T., bentuk tugas yang dijalankan, serta benar atau tidaknya keterlibatan anggota keluarganya dalam pengadaan maupun kepengurusan MBG Pandan 01.
Badan Gizi Nasional (BGN) juga diminta tidak tinggal diam dan memberikan klarifikasi mengenai struktur pengelolaan MBG di Tapanuli Tengah hingga Padangsidimpuan. BGN perlu menjelaskan mekanisme perekrutan pengelola, dasar penunjukan, pembagian kewenangan, serta pihak yang bertanggung jawab menentukan pemasok dan melakukan pengadaan bahan pangan. Apabila terdapat indikasi konflik kepentingan, pemeriksaan perlu dilakukan berdasarkan dokumen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, DPD PDIP Sumatera Utara dan DPC PDIP Tapanuli Tengah diminta menjelaskan apakah sudah mengetahui informasi tersebut dan apakah telah melakukan pengawasan terhadap kader yang disebut-sebut terlibat. Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa instruksi Ketua Umum hanya menjadi formalitas organisasi tanpa tindak lanjut yang jelas di daerah. Disiplin partai seharusnya dapat dijelaskan melalui mekanisme pengawasan dan tindakan organisasi apabila ditemukan pelanggaran.
Redaksi juga mempertanyakan apakah pengelolaan MBG Pandan 01 telah memenuhi prinsip transparansi, khususnya dalam hal pengadaan bahan pangan, penentuan pemasok, penetapan harga, dan penggunaan anggaran. Program yang menyangkut kebutuhan gizi anak-anak tidak boleh dikelola dengan cara yang menimbulkan kecurigaan publik. Setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap kewenangan harus dijalankan sesuai ketentuan.
Kini, publik menunggu keberanian Masinton Pasaribu selaku Ketua DPC PDIP Tapanuli Tengah untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang menyeret nama kader dan dugaan keterlibatan lingkaran keluarga tersebut. Apakah DPC akan melakukan penelusuran internal? Apakah BGN bersedia memeriksa tata kelola MBG yang dipersoalkan? Pertanyaan-pertanyaan ini layak dijawab secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dan organisasi politik.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial pers, bukan upaya menghakimi atau menyatakan pihak tertentu bersalah. Seluruh dugaan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan setiap pihak tetap memiliki hak jawab serta kesempatan menyampaikan klarifikasi. Redaksi membuka ruang bagi D.T., Masinton Pasaribu, pihak keluarga, pengelola MBG Pandan 01, DPD PDIP Sumatera Utara, dan BGN untuk memberikan penjelasan yang akan dimuat sesuai ketentuan jurnalistik. Sebab, program untuk kepentingan rakyat tidak boleh kehilangan kepercayaan publik hanya karena pertanyaan mengenai transparansi dan pengawasan dibiarkan tanpa jawaban.
(Hasanuddingulo)
