JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Sebuah truk pengangkut sampah milik Perumda Pasar Jaya terlihat melintas di Jalan Raya Bogor, kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu (14/11/2026) pukul 10.59 WIB. Kendaraan berwarna oranye dengan nomor polisi B 9122 PJ tersebut tampak membawa muatan penuh yang tertutup rapat dengan terpal biru.
Secara identitas, logo Perumda Pasar Jaya dan lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terpasang jelas di bagian belakang kendaraan, menandakan bahwa truk tersebut adalah aset negara yang beroperasi melayani pengangkutan limbah dari kawasan pasar induk. Kelengkapan keselamatan seperti stiker peringatan “Area Blind Spot” dan reflektor juga terpasang dengan baik.
Namun, yang menjadi sorotan adalah penggunaan pelat nomor berwarna putih layaknya kendaraan pribadi, padahal kendaraan instansi pemerintah seharusnya menggunakan pelat merah sesuai aturan yang berlaku. Kejanggalan ini memicu pertanyaan publik mengenai kepatuhan administrasi kendaraan dinas milik Pemprov DKI Jakarta.
Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 44 ayat (1), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dibedakan berdasarkan status pemiliknya. Kendaraan instansi pemerintah wajib menggunakan pelat dasar merah bertuliskan putih, sedangkan pelat putih dengan tulisan hitam diperuntukkan kendaraan perseorangan, badan hukum, PNA, dan badan internasional.
Tanggapan dari Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Adiel Aristo menjelaskan, “Pada prinsipnya, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi ketentuan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ujarnya dalam keterangan resminya kepada wartawan, Sabtu (14/11/26).
Terkait pemberitaan tersebut, tentunya perlu dilihat terlebih dahulu status kepemilikan dan dokumen kendaraan yang bersangkutan, karena penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor disesuaikan dengan status registrasi dan peruntukannya.
Kami mengimbau agar seluruh pihak senantiasa memastikan kendaraan yang dioperasikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, tentunya akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”ujarnya.
Disisi lainnya Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum, Ferdian Bolon, menilai penggunaan pelat pribadi pada kendaraan dinas merupakan indikasi lemahnya pengawasan administrasi aset negara. Ia menegaskan bahwa ketentuan pelat merah bukan sekadar simbol identitas, melainkan bagian dari sistem pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan publik.
“Jika sejak tanda pengenal kendaraan saja tidak tertib, bagaimana kita bisa memastikan seluruh biaya operasionalnya tercatat dengan benar dalam laporan keuangan?” tegas Ferdian. Ia juga memperingatkan praktik ini berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau menghindari kewajiban perawatan dan perpajakan yang seharusnya dibebankan pada anggaran daerah.
Ferdian mendesak pengawas internal Pemprov DKI Jakarta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh armada, memastikan tidak ada lagi aset negara yang beroperasi dengan dokumen tidak sesuai ketentuan. Hingga berita ini dimuat, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari Perumda Pasar Jaya maupun instansi terkait.(Rizky Tile)
