Berita

Forum Silaturahmi Cabor Sumsel Menggelar Rapat Umum Anggota Pra Musorprovlub KONI Sumsel Di Hotel Azza Palembang

4
×

Forum Silaturahmi Cabor Sumsel Menggelar Rapat Umum Anggota Pra Musorprovlub KONI Sumsel Di Hotel Azza Palembang

Sebarkan artikel ini
Forum Silaturahmi Cabor Sumsel Menggelar Rapat Umum Anggota Pra Musorprovlub KONI Sumsel Di Hotel Azza Palembang

Kabarnusa24.com ,Palembang – Forum Silaturahmi Cabang Olahraga (Cabor) Sumatera Selatan menggelar Rapat Umum Anggota Pra Musorprovlub KONI Provinsi Sumsel digelar di Hotel Azza, Sabtu (10/5/2025).

Ketua Forum Silaturahmi Cabang Olahraga (Cabor) Sumatera Selatan Lidayanto S.Sos, M.Si mengatakan, jadi agenda yang terdahulu ketika pihaknya menyampaikan pemandangan umum ke KONI Provinsi Sumsel bahwa pihaknya menyampaikan pandangan umum pada waktu rapat kerja anggota KONI tahun 2024 yang lalu.

“Jadi ada 4 item itu. Dan ada hal prinsip yang kita tuntut adalah mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum KONI Sumsel saudara Gunnar yang jelas-jelas melanggar anggaran rumah tangga dan anggaran dasar KONI. Disitu dinyatakan bahwa beliau tidak aktif atau berhalangan tetap. Kita tahu beliau anggota DPR RI yang fungsi dan kerjanya banyak di Jakarta,” ujarnya.

Dia menuturkan, dalam ketentuan anggaran rumah tangga pasal 36 bagian 2 itu menyatakan apabila 30 hari setelah kita masukkan mosi tidak percaya itu, jika tidak mendapatkan respon positif dan tidak ada jawaban maka pengusul itu boleh melaksanakan Musorprovlub. Oleh karena itu, ini dalam rangka penetapan Musorprovlub, itu pihaknya berkoordinasi kembali dengan cabor-cabor ini sebagai pengusung untuk menentukan hari dan waktu pelaksanaan.”Jadi ini rapat persiapan untuk Musorprovlub KONI Sumsel,” ucapnya.

BACA JUGA:  *Gelar Konferensi Internasional Pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Menteri AHY Wujudkan Arahan Presiden Joko Widodo* Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Kamis (05/09/2024). Acara yang diselenggarakan pada 4-7 September di Kota Bandung ini mengangkat tema “Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries: Socialization of Ulayat Land in Indonesia". Pendaftaran tanah ulayat menjadi milestone penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Dalam konferensi ini, jajaran Kementerian ATR/BPN akan berbagi kisah praktik terbaik dalam upaya melakukan pendaftaran tanah ulayat bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana Kementerian ATR/BPN menyosialisasikan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak terkait dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. Sehingga, apa yang dilakukan oleh Menteri AHY bersama jajaran Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari komitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan Reforma Agraria, seperti Redistribusi Tanah. Tujuannya tak lain agar program dapat dilaksanakan dengan baik serta tepat dan cepat, sehingga semakin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat di Indonesia akhirnya dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang didiami oleh mereka secara turun-temurun sejak beratus tahun lalu. Ini bentuk upaya negara untuk bisa memberikan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat yang selama ini seakan-akan termarjinalkan dari lingkungan sekitarnya. Untuk diketahui, Konferensi Internasional ini diikuti oleh utusan-utusan dari pemerintah berbagai negara yang juga concern terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, seperti Thailand, Malaysia, Timor Leste, Laos, dan Filipina. Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai international Civil Society Organization (CSO) yang juga turut memperjuangkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat terutama yang terkait kepemilikan tanah antara lain World Resources Institute (WRI) Global, Lincoln Institute, Food and Agricultural Organization (FAO), World Bank, serta perwakilan pemerintah dan LSM. Di kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi berkata bahwa konferensi internasional ini menjadi sarana pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai best practice implementasi pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa (03/09/2024). Terkait implementasi pendaftaran tanah ulayat, Kementerian ATR/BPN telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat sejak 2021-2023. Sampai dengan tahun 2023, telah diperoleh potensi keberadaan tanah ulayat diketahui bidang tanah ulayat sekitar 3,8 juta hektare tersebar di 16 provinsi lokasi inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat. “Ke-16 provinsi tersebut antara lain Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat,” jelas Asnaedi. Mengawali rangkaian acara, Menteri AHY akan membuka peresmian exhibition atau stan pameran yang diikuti beberapa perwakilan Masyarakat Hukum Adat. Beberapa di antaranya perwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren. Momen ini dapat menjadi kesempatan bagi para Masyarakat Hukum Adat Indonesia untuk dapat menunjukkan keragaman budaya yang mereka miliki. Ini juga sebagai sarana agar Kementerian ATR/BPN di setiap wilayah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu menyosialisasikan dan membantu pelaksanaan pendaftaran tanah ulayatnya. #AHYMenteriATR #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia #SetiapKitaAdalahHumas #SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Pada rapat ini sambung, Lidayanto , itu akan dibahas tentang perangkat-perangkat Musorprovlub itu ada panitia pengarah, ada panitia pelaksana kemudian ada waktu dan tempat pelaksanaan Musorprovlub. Kemudian yang kedua ada nanti penyampaian pandangan umum dari atlet dan pelatih yang selama ini mereka merasa tidak diperhatikan secara layak oleh koni Sumsel.

“KONI Sumsel saat ini tidak memperhatikan cabang olahraga sebagai anggota KONI. Kemudian yang kedua KONI Sumsel ini melanggar tugas pokok dan fungsi sebagai wadah pembinaan olahraga prestasi dan atlet-atlet berprestasi. Karena ada atlet kita yang meraih medali di PON sudah berjuang membawa nama daerah tiba-tiba atlet kita di degradasi di blacklist itu yang mereka sampaikan kepada kami,” bebernya.

“Kemudian ada pelatih kita yang merasa kecewa karena ada atlet yang sudah ikut pelatnas SEA Games bukan justru atlet yang digunakan di Sumsel. Tetapi atlet lain yang ikut pelatnas SEA Games di luar negeri, ini yang kita akan sampaikan hari ini,” tambahnya.

Lidayanto menjelaskan, untuk Musoprovlub akan ada pergantian Ketua.

“Jadi saat ini kita ada dua calon yakni ibu Sunah dan Bapak Asrul itu yang akan kita bahas lagi, akan kita matangkan lagi dan akan kita godok. Sehingga akan keluar satu bakal calon ketua KONI ke depan,” paparnya.

Ketika ditanya jumlah Cabor yang mengikuti rapat ini, dia menerangkan, kalau cabor yang kemarin 53 dan terakhir ada pendekatan baru ada penambahan dari cabor satu dua cabor.

“Nanti ada penambahan dari anggota KONI secara struktural kabupaten kota. Cabor yang sudah mendapatkan respon positif dan menyampaikan berkas itu ada hampir 4 cabor. Kemudian kalau KONI, pendekatan kita sudah di angka 3 Koni yang baru dan itu kalau dilihat dari hasil voting kemarin yang rapat anggota itu justru Koni itu 12 kabupaten kota waktu itu,” tuturnya. .

Ketika ditanya kapan pelaksanaan Musorprovlub, dia menuturkan, dalam perencanaan akan dibahas

“Nanti kita lemparkan draf-nya, mungkin seminggu lagi. Nanti kita minta pendapat teman-teman sebagai pengusung,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Humas KONI Sumsel, Daeng Suprianto saat mengetahui adanya Rapat Umum Anggota Pra Musorprovlub KONI Provinsi Sumsel belum memberikan banyak tanggapan.

“Saat ini KONI Sumsel fokus untuk kegiatan Porprov di Muba 2025,” pungkasnya.

Pewarta : Ly

Penulis

Jurnalist: Dewi Apriatin