Tapanuli Tengah, Sumatera Utara —Kabarnusa24.com) Konflik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali menjadi sorotan. Deretan pertentangan politik, polemik anggaran, hingga manuver pihak-pihak tertentu semakin membuka dugaan adanya oknum yang sengaja memelihara konflik demi kepentingan pribadi. Masyarakat pun mulai mempertanyakan kapan kerusuhan ini akan dihentikan.minggu,16/11/2025)
Pola Konflik yang Berulang dari Masa ke Masa
Selama lebih dari satu dekade, gejolak politik di Tapteng terus bergulir tanpa jeda. Konflik internal dan eksternal muncul dalam berbagai periode kepemimpinan, dari era Tuani Lumban Tobing hingga perseteruan Raja Bonaran Situmeang dengan Ketua DPRD Sintong Gultom. Hanya masa Bakhtiar Ahmad Sibarani – Darwin Sitompul yang dinilai relatif stabil.
Kini, pemerintahan Masinton Pasaribu – Mahmud Efendy Lubis kembali diterpa tekanan politik dan isu-isu sosial yang memecah fokus pembangunan daerah.
Proyek Kantor Bupati Mangkrak: Titik Api Terbesar
Proyek pembangunan Kantor Bupati Tapteng, yang bernilai puluhan miliar rupiah, menjadi salah satu sumber konflik terbesar. Dugaan pelanggaran administratif dan potensi kerugian negara mengemuka, bahkan masuk dalam indikasi pelanggaran UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001.
“Kalau proyek sebesar ini mangkrak dan tidak ada penjelasan yang terbuka, jelas publik berhak curiga. Kita tidak butuh drama politik, kita butuh transparansi,” ujar berinisial JJ, salah satu masyarakat yang aktif mengikuti perkembangan kasus tersebut.
Mangkraknya proyek ini bahkan memicu bentrok fisik antara kelompok massa, menandakan lemahnya pengelolaan konflik di tingkat pemerintah daerah.
Polemik Anggaran Rp 3 Miliar dan Pembatalan Beasiswa Menyudut Kemarahan Publik
Keputusan untuk menyetujui anggaran HUT Tapteng sebesar Rp 3 miliar, sementara program beasiswa bagi pelajar dibatalkan, menimbulkan reaksi keras dari warga. Mantan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani bahkan menantang debat terbuka terkait dugaan penyimpangan anggaran pembangunan kantor bupati.
JJ kembali menegaskan,
“Membatalkan beasiswa tapi menggelontorkan miliaran untuk seremoni? Prioritas seperti ini membuat rakyat merasa dikhianati. Ini harus diperiksa serius oleh aparat.”
Framing Politik terhadap Wakil Bupati Dinilai Bermotif Pecah Belah
Wakil Bupati H. Mahmud Efendy Lubis menjadi sasaran framing setelah foto dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto dipelintir sebagai manuver politik menuju kursi Ketua DPC Gerindra Tapteng. Padahal pasangan Masinton–Mahmud jelas merupakan pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Buruh.
Isu ini dinilai sebagai upaya memecah konsolidasi internal. Publik menilai ada pihak-pihak yang diuntungkan jika kekompakan kedua pimpinan daerah melemah.
Surat Terbuka, Isu PDAM, dan Manuver Terselubung
Munculnya surat terbuka di media sosial yang meminta penggantian Dirut PDAM Mual Nauli kembali memperkuat dugaan adanya manuver politik tersembunyi. Informasi lain menyebut ada oknum yang mengaku sebagai bagian dari tim “MAMA” yang diduga meminta dana kampanye dari pihak PDAM.
“Ini bukan lagi soal suka atau tidak suka. Kalau sudah ada tekanan meminta dana, itu harus diusut. Jangan sampai PDAM dijadikan alat permainan politik,” tegas JJ.
Konflik Sosial: Sengketa Lahan hingga Bentrokan Pemuda
Selain konflik politik, Pemkab Tapteng juga menghadapi berbagai masalah sosial: sengketa lahan dengan PT Nauli Sawit dan PT SGSR, bentrokan pemuda, hingga keluhan warga tentang pelayanan publik yang dinilai merosot.
Jj menambahkan,
“Yang jadi korban tetap masyarakat. Pemerintah sibuk dengan konflik, sementara masalah di bawah tidak pernah selesai.”
Publik Mendesak: Ungkap dan Hentikan Oknum Penggiring Konflik
Di berbagai forum warga, muncul desakan kuat agar penegak hukum, lembaga pengawas, dan partai politik segera turun tangan mengungkap sosok aktor yang diduga memelihara konflik.
Pertanyaan utama yang kini menggema di masyarakat adalah:
“Sampai kapan oknum-oknum ini terus memecah Tapteng?
Semua sama kedudukannya, mengapa rakyat harus menanggung ambisi pribadi”
Harapan Publik: Tapteng Kembali Fokus pada Pembangunan
Masyarakat berharap pemerintah kembali pada fokus utama:
pembangunan, kesejahteraan, dan pelayanan tanpa diskriminasi.
Tagline “Tapteng Naik Kelas, Adil Untuk Semua” hanya bisa terwujud jika konflik dihentikan dan oknum penggiring instabilitas diberi sanksi tegas,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
