TAPTENG |Kabarnusa24.com) Amarah warga Lingkungan II Pasar Baru, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, kian memuncak. Di tengah trauma dan kerusakan akibat banjir, upaya warga melakukan normalisasi Sungai Sirahar justru dihentikan oleh Camat Barus, Sanggam Panggabean, melalui surat pemberhentian yang menyebut kegiatan tersebut sebagai galian C.minggu,4/1/2026)
Samsudin Marbun, warga setempat yang rumahnya dihantam langsung oleh banjir, menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah kecamatan terhadap penderitaan korban bencana.
“Rumah saya rusak karena banjir. Kami bekerja membersihkan dan menormalkan sungai agar air tidak kembali menghantam rumah warga. Tapi justru kami dihentikan,” ujar Samsudin dengan nada kecewa.
Ia menegaskan, aktivitas yang dilakukan warga sama sekali tidak memiliki unsur komersial. Tidak ada material yang dijual, tidak ada keuntungan yang dicari. Batu dan pasir hasil pengerukan sungai digunakan untuk menimbun rumah warga yang rusak serta memperbaiki jalan lingkungan yang hancur diterjang banjir.
“Kalau ini disebut galian C, lalu di mana letak kemanusiaan pemerintah? Kami sedang menyelamatkan diri, bukan berbisnis,” tegasnya.
Warga menilai pelarangan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Sungai yang belum dinormalisasi dikhawatirkan kembali meluap apabila hujan deras turun, sementara warga masih tinggal di rumah-rumah yang belum pulih sepenuhnya.
“Kami ini korban, bukan pelaku kejahatan. Kalau banjir susulan datang dan menghantam rumah lagi, siapa yang bertanggung jawab?” kata Samsudin.
Tak hanya soal kebijakan, warga juga menyoroti sikap Camat Barus yang dinilai tidak pernah hadir di tengah masyarakat. Menurut pengakuan warga, camat sulit ditemui, jarang berada di kantor, dan tidak membuka ruang dialog dengan warga terdampak banjir.
“Sejak beliau menjabat di Barus, kami hampir tidak pernah bertemu. Tidak pernah turun langsung melihat kondisi korban banjir,” ungkapnya.
Kekecewaan tersebut mendorong warga mendesak Bupati Tapanuli Tengah untuk turun tangan secara langsung. Warga meminta agar kebijakan penghentian normalisasi sungai dievaluasi, bahkan meminta agar posisi Camat Barus ditinjau ulang demi keselamatan dan ketenangan masyarakat.
“Kami tidak minta proyek, tidak minta uang. Kami hanya minta pemerintah jangan menghalangi kami menyelamatkan rumah dan nyawa kami sendiri,” tegas Samsudin.
Hingga berita ini diterbitkan, Camat Barus belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas penghentian normalisasi Sungai Sirahar yang dilakukan warga secara swadaya,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
