BANDUNG – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat resmi dikukuhkan untuk masa khidmat 2025–2030. Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat ini digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Selasa (27/1/2026).
Acara ini menandai babak baru bagi kepengurusan MUI Jawa Barat dalam mengemban amanah sebagai wadah pemersatu umat dan mitra strategis pemerintah di tingkat provinsi.
Dengan mengusung tema “Khidmah Ulama untuk Jawa Barat Istimewa”, kepengurusan periode ini menekankan pada dua peran sentral ulama.
Peran Strategis: Khadimul Ummah dan Shodiqul Hukumah
Dalam sambutannya, ditekankan bahwa MUI Jabar berkomitmen untuk terus konsisten menjalankan peran sebagai:
Khadimul Ummah (Pelayan Umat): Menjadi garda terdepan dalam menjaga moral, etika, dan persatuan di tengah masyarakat Jawa Barat yang religius dan dinamis.
Shodiqul Hukumah (Mitra Pemerintah): Menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi publik serta menjaga stabilitas sosial.
Momentum Penguatan Persatuan
Pengukuhan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan tokoh-tokoh penting di Jawa Barat.
Kehadiran para pimpinan daerah dalam jajaran dewan kehormatan menunjukkan sinergi yang kuat antara umara (pemimpin pemerintahan) dan ulama dalam membangun Jawa Barat lima tahun ke depan.
Momentum ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni belaka, tetapi menjadi titik tolak penguatan peran ulama dalam menghadapi tantangan zaman, mulai dari isu moderasi beragama hingga pemberdayaan ekonomi umat.
“Ulama dan pemerintah harus berjalan beriringan. Pengukuhan ini adalah janji untuk memberikan pengabdian terbaik demi mewujudkan Jawa Barat yang lebih istimewa dan bermartabat,”
