Kabarnusa24.com)Puluhan warga mendatangi Kantor Lurah Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, untuk mempertanyakan penyaluran bantuan Jaminan Hidup yang dinilai tidak tepat sasaran. Aksi warga tersebut dipicu oleh munculnya daftar penerima bantuan yang dianggap jauh dari kondisi sebenarnya di tengah masyarakat.
Warga menilai banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Kondisi ini memicu kemarahan warga yang merasa pemerintah tidak serius memperhatikan nasib masyarakat kecil.
Pada Rabu, 11 Maret 2026, Lurah Sibuluan Nauli Pernando Hutabarat menjelaskan bahwa pihak kelurahan telah menyerahkan seluruh data warga kepada pihak kecamatan. Ia menyebutkan jumlah data warga yang diusulkan mencapai sekitar 590 orang.
“Semua data sudah kami serahkan ke kecamatan, jumlahnya sekitar 590 warga. Namun data penerima yang tertera di sini tidak sesuai dengan data yang kami serahkan,” ujar Pernando Hutabarat di hadapan warga.
Namun dari data yang muncul, jumlah penerima bantuan hanya tercatat 34 orang. Perbedaan yang sangat jauh ini membuat warga mempertanyakan transparansi serta keseriusan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kejanggalan lain juga ditemukan warga. Dari 34 nama penerima bantuan, terdapat empat orang yang bukan berasal dari Kelurahan Sibuluan Nauli, melainkan dari wilayah Sibuluan Raya. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan warga bahwa proses penetapan penerima bantuan tidak dilakukan secara adil dan terbuka.
Tidak hanya itu, warga juga menyoroti adanya keluarga Kepala Lingkungan (Kepling) Lingkungan 1, Awal Ludin Panggabean, yang tercatat sebagai penerima bantuan. Padahal menurut warga, pasangan suami istri tersebut diketahui berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Salah seorang warga, Ita Marisa, dengan nada kesal mempertanyakan logika pemerintah dalam menentukan penerima bantuan tersebut.
“Masih banyak warga yang benar-benar susah, tapi justru tidak dapat bantuan. Sementara keluarga yang sudah jelas memiliki pekerjaan tetap malah menjadi penerima. Ini sangat tidak masuk akal,” ujarnya.
Kekecewaan warga pun semakin memuncak ketika mereka menyinggung slogan pembangunan daerah yang sering digaungkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni “Tapteng Naik Kelas.”
“Kalau seperti ini caranya, apakah ini yang dinamakan Tapteng Naik Kelas?” ujar seorang warga kepada media dengan nada tajam.
Menurut warga, sejak Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menjabat, banyak hal yang dinilai tidak sesuai dengan narasi yang sering muncul dalam pemberitaan pemerintah daerah. Mereka menilai pemerintah lebih sibuk membangun citra melalui pemberitaan dibandingkan benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Di berita selalu disebut bupati gerak cepat menangani bencana dan membantu masyarakat. Tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Banyak warga menjerit meminta bantuan, namun sampai sekarang tidak juga dihiraukan,” ujar warga lainnya.
Warga bahkan menyebut baru kali ini mereka melihat kondisi di mana masyarakat harus berjuang sendiri menghadapi kesulitan, sementara perhatian pemerintah dianggap sangat minim.
“Baru kali ini kami melihat seorang bupati yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan warganya. Jangan hanya pandai membuat slogan dan pencitraan, tetapi rakyat dibiarkan berjuang sendiri,” tegas warga.
Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera turun langsung melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan Jaminan Hidup tersebut. Warga menegaskan bantuan sosial harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan menjadi polemik yang justru melukai rasa keadilan di tengah masyarakat,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
