TAPTENG —Kabarnusa24.com) Hilangnya kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kini tidak hanya memicu pertanyaan soal kebijakan, tetapi juga mulai menyeret persepsi publik terhadap sensitivitas kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu terhadap masyarakat Muslim.
Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, agenda keagamaan yang menjadi simbol kedekatan pemerintah dengan umat Islam tersebut tidak dilaksanakan—tanpa penjelasan resmi, tanpa transparansi, dan tanpa komunikasi kepada publik.
Padahal, Safari Ramadan selama ini bukan sekadar agenda seremonial. Ia menjadi ruang penting bagi pemerintah untuk hadir di tengah umat—beribadah bersama, menyalurkan bantuan, serta menunjukkan empati terhadap kehidupan keagamaan masyarakat.
Namun tahun ini, hingga H-3 Idul Fitri, tidak ada satu pun tanda kehadiran Pemkab Tapteng di masjid-masjid. Fakta ini ditemukan secara merata di berbagai wilayah, mulai dari Sarudik hingga Pandan.
Di Masjid Babussalam Sarudik, Bendahara BKM, Gurning, menegaskan bahwa hingga malam ke-27 Ramadan, tidak ada kunjungan dari tim Safari Ramadan.
“Tidak ada. Sampai malam ke-27 ini, tidak ada kegiatan Safari Ramadan dari Pemkab,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Keterangan serupa juga datang dari pengurus Masjid Raya Pandan dan sejumlah masjid lainnya. Mereka bahkan menilai ketiadaan ini terjadi di seluruh wilayah Tapteng.
Fenomena ini mulai memunculkan persepsi yang lebih dalam di tengah masyarakat. Bukan lagi sekadar soal program yang tidak berjalan, tetapi menyentuh pada rasa kehadiran dan penghargaan pemerintah terhadap momentum keagamaan umat Muslim.
Di tengah masyarakat yang religius, absennya pemerintah dalam momen sakral seperti Ramadan dinilai sebagai sinyal yang tidak biasa. Apalagi, kegiatan ini selama bertahun-tahun menjadi tradisi yang konsisten dijalankan oleh kepala daerah sebelumnya.
Yang memperkeruh situasi, hingga kini tidak ada penjelasan resmi dari Pemkab Tapteng. Tidak ada klarifikasi apakah program ini dihapus, dialihkan, atau memang diabaikan sejak awal.
Ketiadaan komunikasi ini justru memperkuat spekulasi dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Publik mulai bertanya-tanya: mengapa agenda yang begitu dekat dengan umat justru ditiadakan tanpa penjelasan?
Dalam konteks pemerintahan, kebijakan apa pun tentu bisa diambil. Namun ketika menyangkut aspek keagamaan dan sosial masyarakat, sensitivitas dan komunikasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Jika tidak segera dijelaskan, maka ruang tafsir publik akan terus berkembang—dan tidak semuanya menguntungkan bagi citra pemerintah daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Tapteng masih belum memberikan keterangan resmi terkait tidak dilaksanakannya Safari Ramadan tahun ini.
Kini, yang ditunggu publik bukan hanya jawaban administratif, tetapi juga penegasan sikap: apakah pemerintah daerah masih menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian penting dalam kebijakan publiknya, atau justru mulai menjauh dari denyut kehidupan umat,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
