Berita

Janji Tinggal Janji: Jadup Tahap II Nihil, Kredibilitas Bupati Tapteng Dipertaruhkan

36
×

Janji Tinggal Janji: Jadup Tahap II Nihil, Kredibilitas Bupati Tapteng Dipertaruhkan

Sebarkan artikel ini
Janji Tinggal Janji: Jadup Tahap II Nihil, Kredibilitas Bupati Tapteng Dipertaruhkan

Tapanuli Tengah –Kabarnusa24.com) Janji pencairan bantuan jaminan hidup (Jadup) tahap II yang disampaikan Masinton Pasaribu pada Kamis (16/4/2026) kini berubah menjadi polemik serius di tengah masyarakat.

Sejak pagi hari, warga yang namanya telah terdaftar sebagai penerima mendatangi kantor pos dengan penuh harapan. Mereka datang bukan tanpa alasan, melainkan berpegang pada pernyataan resmi kepala daerah.

Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Tidak ada aktivitas pencairan sedikit pun. Kantor pos yang diharapkan menjadi tempat solusi justru menjadi saksi kekecewaan warga.

Pihak kantor pos secara tegas menyatakan bahwa tidak ada jadwal pencairan Jadup tahap II pada hari tersebut. Fakta ini langsung bertolak belakang dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan ke publik.

Konfirmasi kepada Plt Kepala Dinas Sosial Tapanuli Tengah, Mariati Simanullang, semakin memperjelas situasi. Ia menyebut belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial maupun pihak kantor pos.

“Tidak ada pencairan jadup hari ini pak, karena belum ada informasi dari Kemensos dan Kantor Pos ke Dinas Sosial,” ujarnya.

Pernyataan ini menjadi tamparan keras terhadap klaim yang telah disampaikan sebelumnya. Publik pun mulai mempertanyakan dasar dari janji tersebut.

Atas dasar apa Masinton Pasaribu memastikan pencairan akan terjadi pada tanggal tersebut, sementara perangkat teknis di bawahnya justru tidak mengetahui apa-apa?

Lebih jauh, pernyataan itu bahkan disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sehingga terkesan seluruh proses sudah siap dan tinggal pelaksanaan.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada pencairan, tidak ada kesiapan, dan tidak ada kejelasan kepada masyarakat yang menunggu.

Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa pernyataan tersebut hanya bersifat seremonial, sekadar untuk menunjukkan kinerja di hadapan atasan tanpa kesiapan nyata.

Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar kesalahan komunikasi, melainkan bentuk kelalaian serius dalam menyampaikan informasi publik.

Seorang kepala daerah seharusnya tidak menyampaikan kepastian tanpa dasar yang kuat. Sebab, setiap ucapan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Warga yang datang dengan harapan kini pulang dengan kekecewaan. Dalam kondisi pascabencana, bantuan Jadup adalah kebutuhan mendesak, bukan bahan pencitraan.

Ketika janji tidak ditepati, maka yang runtuh bukan hanya harapan warga, tetapi juga kepercayaan terhadap kepemimpinan itu sendiri.

Kini publik menunggu penjelasan terbuka dan tanggung jawab nyata dari Masinton Pasaribu, bukan lagi janji baru yang berpotensi kembali tidak terbukti,tutupnya.

(Hasanuddingulo)

Penulis

Jurnalist: Dewi Apriatin