Tapanuli Tengah, Sumatera Utara –Kabarnusa24.com/ Aroma ketidakadilan dalam penetapan kategori rumah rusak pasca bencana mencuat dari Dusun III, Desa Aek Korsik, Kecamatan Badiri. Warga secara terbuka menuding adanya dugaan permainan data yang dilakukan oleh Kepala Dusun setempat, Uli Jawa, sehingga pembagian kategori bantuan dinilai tidak masuk akal dan jauh dari prinsip keadilan.
Kekecewaan masyarakat kian memuncak setelah ditemukan fakta di lapangan yang berbanding terbalik dengan hasil pendataan. Warga menilai praktik ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sudah mengarah pada dugaan perlakuan diskriminatif yang mencederai hak masyarakat terdampak bencana.
Pada Rabu, 23 April 2026, warga menegaskan bahwa saat bencana terjadi, sejumlah rumah mengalami kerusakan berat bahkan tidak layak huni. Namun secara mengejutkan, dalam pendataan resmi justru dimasukkan ke dalam kategori rusak ringan, yang berdampak langsung pada minimnya bantuan yang diterima.
Sebaliknya, rumah yang secara kasat mata masih layak huni justru dikategorikan sebagai rusak sedang. Ketimpangan ini dinilai sangat janggal dan memperkuat dugaan bahwa penilaian tidak dilakukan secara objektif, melainkan sarat kepentingan tertentu.
Warga menyebut kondisi ini sebagai bentuk nyata ketidakadilan yang terang-terangan. Mereka merasa diperlakukan tidak setara, seolah ada kelompok yang diistimewakan dan ada yang diabaikan, meski sama-sama terdampak bencana.
Jika dibiarkan, praktik semacam ini dinilai berpotensi melahirkan konflik sosial di tengah masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap aparatur desa pun semakin meningkat, karena dianggap gagal menjalankan tugas secara jujur dan profesional.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk segera turun tangan melakukan audit dan verifikasi ulang secara menyeluruh terhadap data rumah rusak. Mereka juga meminta aparat penegak hukum ikut mengawasi jika ditemukan indikasi penyimpangan.
Warga menegaskan bahwa bantuan bencana bukan ruang untuk permainan data atau kepentingan pribadi. Bantuan tersebut adalah hak masyarakat yang harus disalurkan berdasarkan kondisi nyata, bukan berdasarkan kedekatan atau faktor lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Situasi ini sekaligus menjadi sorotan tajam terhadap slogan “naik kelas” yang selama ini digaungkan oleh Bupati Tapanuli Tengah. Di tengah realita yang terjadi, warga justru mempertanyakan, di mana letak keadilan yang dijanjikan dalam slogan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kepala Dusun maupun pemerintah terkait atas dugaan kuat ketimpangan pendataan yang merugikan masyarakat tersebut,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
