TAPTENG – Di tengah derasnya aliran Dana Desa dan berbagai program pembangunan yang setiap tahun diklaim berpihak kepada masyarakat, warga Dusun II Gunung Meranti, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, justru masih hidup dalam keterisolasian akibat jalan rusak parah yang tak kunjung diperbaiki.
Selasa, 2 Juni 2026, kondisi tersebut masih menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga. Pemandangan jalan berlumpur, berbatu, dan dipenuhi genangan air seakan menjadi simbol kegagalan pembangunan yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah. Puluhan tahun berlalu, namun warga mengaku belum merasakan perubahan berarti. Yang datang silih berganti hanyalah janji, sementara jalan tetap hancur dan sulit dilalui masyarakat.
Tim media yang turun langsung ke lokasi harus menempuh perjalanan sekitar tiga jam dari Kota Pandan. Kondisi jalan menuju Dusun II Gunung Meranti sangat memprihatinkan. Sulit dipercaya, di tahun 2026 masih ada wilayah yang akses jalannya lebih mirip jalur perkebunan daripada jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Padahal, dusun yang dihuni sekitar 202 kepala keluarga itu bukanlah wilayah baru. Kawasan tersebut telah ditempati warga sejak tahun 1980-an dan menjadi salah satu cikal bakal terbentuknya Desa Sitardas. Namun ironisnya, warga mengaku seperti masyarakat kelas dua yang hanya dijadikan objek pendataan saat pemilu dan objek janji saat musim kampanye.
Mayoritas warga di dusun tersebut menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perkebunan, dan sebagian bekerja sebagai buruh di perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di sekitar wilayah desa. Namun akses jalan yang buruk membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat.
“Kami sudah puluhan tahun tinggal di sini. Jalan ini tidak pernah berubah. Kalau hujan, air menggenang di mana-mana,” ujar Harefa, Kepala Dusun Gunung Meranti.
Pernyataan itu menjadi tamparan keras bagi pemerintah yang selama ini mengklaim pembangunan telah menyentuh seluruh pelosok desa. Sebab faktanya, warga masih harus bergelut dengan jalan rusak sepanjang sekitar lima kilometer yang belum pernah mendapatkan penanganan serius.
Lebih mengejutkan lagi, menurut Harefa, berbagai janji pembangunan pernah dilontarkan oleh pejabat pemerintah. Namun hingga hari ini janji tersebut tidak lebih dari sekadar ucapan yang hilang ditelan waktu.
“Camat pernah bilang jalan ini akan diusulkan melalui APBD. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasi,” katanya.
Keluhan warga pun semakin keras. Mereka mempertanyakan ke mana arah pembangunan desa selama ini. Sebab, setiap tahun anggaran desa terus mengalir, sementara kondisi jalan utama yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tetap dibiarkan rusak.
“Tolong lihat kami. Kami juga warga negara yang punya hak yang sama. Jalan kami tidak pernah dibangun,” kata Ziliwu dengan nada kecewa.
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar jalan rusak. Ini adalah soal keadilan pembangunan yang selama bertahun-tahun mereka rasakan tidak pernah berpihak kepada Dusun II Gunung Meranti.
Lase, warga yang telah menetap selama 25 tahun, mengaku lelah mendengar janji tanpa realisasi.
“Sudah 25 tahun saya di sini. Anak-anak sekolah setiap hari lewat jalan ini. Kalau hujan, sering tidak bisa berangkat karena banjir dan lumpur,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin di era Dana Desa yang nilainya mencapai miliaran rupiah setiap tahun, masih ada dusun yang harus berjuang dengan jalan rusak puluhan tahun tanpa perhatian nyata?
Publik juga mulai mempertanyakan sejauh mana perencanaan pembangunan desa benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Sebab jalan merupakan fasilitas dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama sebelum program-program lain dijalankan.
Warga menilai sudah saatnya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pembangunan hanya berputar di lokasi tertentu, sementara daerah yang jauh dari pusat pemerintahan terus dianaktirikan dan dibiarkan tertinggal.
Jika benar selama puluhan tahun jalan ini tidak pernah menjadi prioritas, maka publik berhak bertanya: ke mana arah pembangunan yang selama ini dijalankan? Mengapa keluhan warga yang sudah berlangsung bertahun-tahun seolah tidak pernah mendapatkan solusi yang nyata?
Kondisi ini juga menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang selama ini mengusung semangat pemerataan pembangunan. Sebab keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari proyek yang berdiri di pusat kota, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan keadilan hingga ke dusun-dusun terpencil.
Sorotan turut mengarah kepada Pemerintah Desa Sitardas. Warga mengaku selama bertahun-tahun terus menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan, namun hasil yang diterima tidak pernah sesuai dengan harapan.
Bahkan sebagian warga menilai yang mereka terima selama ini hanyalah janji demi janji yang terus berulang setiap pergantian tahun anggaran. Sementara kondisi jalan tetap rusak, berlumpur, dan sulit dilalui.
Hingga berita ini ditulis, Kepala Desa Sitardas, Heri Purwanto, belum memberikan tanggapan. Saat didatangi ke kantor desa, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp juga belum mendapat jawaban.
Kini warga Gunung Meranti hanya berharap pemerintah tidak lagi datang membawa janji yang berakhir sebagai formalitas. Setelah puluhan tahun menunggu, masyarakat menuntut tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Sebab bagi mereka, jalan yang layak bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar yang seharusnya sudah lama mereka nikmati sebagai warga Kabupaten Tapanuli Tengah, tutupnya.
(Hasanuddingulo)
