BANDUNG — Dunia pondok pesantren hari ini dihadapkan pada tantangan ganda: menjaga lompatan digital agar tidak menggerus citra lembaga, sekaligus memperkokoh sistem pengasuhan internal dari berbagai bentuk kerentanan.
Merespons dinamika tersebut, sebuah langkah strategis lintas sektoral digelar di Ruang Simpadu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Selasa (2/6/2026). Pertemuan ini mempertemukan para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi kepesantrenan dalam satu meja dialog.
Kanwil Kemenag Jabar menerima audiensi intensif dari Forum Pondok Pesantren (FPP) Jawa Barat, yang dalam kesempatan ini turut menggandeng kepakaran dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar Bidang Pesantren. Fokus utamanya satu: restrukturisasi dan penguatan fungsi pendidikan serta pengasuhan di lingkungan pondok pesantren.
Kepala Kanwil Kemenag Jabar, H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si., pertemuan ini menyoroti tajamnya arus informasi di media sosial. H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si., mengakui bahwa masifnya jagat digital kerap kali memunculkan sentimen negatif yang menyudutkan institusi pesantren secara general.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri lagi. Kecepatan media sosial terkadang melahirkan bias informasi yang berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik terhadap pesantren. Jawabannya adalah penguatan tata kelola, transparansi yang terukur, dan peningkatan mutu layanan secara konkret,” tegas H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si.,
Kakanwi
Lebih jauh, Kemenag Jabar memastikan akan memperketat proses verifikasi kelayakan izin operasional (ijop) pesantren. Kebijakan ini diambil bukan untuk membatasi, melainkan sebagai fungsi proteksi agar setiap pesantren yang berdiri benar-benar menjalankan khitah sebagai pusat pembentukan akidah, dakwah Islam yang moderat, serta melahirkan generasi yang inklusif
Isu perlindungan santri menjadi salah satu menu utama yang dibedah dalam dialog ini. Kemenag Jabar mendorong akselerasi penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Kekerasan Seksual yang adaptif dan aplikatif di lingkungan pesantren. Namun, regulasi di atas kertas dinilai tidak akan kokoh tanpa adanya pergeseran budaya di lapangan.
Pesantren, menurut Kemenag, harus bertransformasi menjadi ruang yang ramah anak dengan pemenuhan hak-hak dasar yang layak. Integritas kepemimpinan para pengasuh (kyai/nyai) juga diuji dari bagaimana mereka mengondisikan lingkungan yang higienis, aman, dan sehat secara psikologis—termasuk dalam penyediaan fasilitas sanitasi penunjang.
“Aturan saja tidak cukup. Kita butuh kesadaran kolektif yang tumbuh dari dalam rahim pesantren itu sendiri. Pesantren adalah pilar pembentuk karakter bangsa, maka ruangnya harus steril dari kekerasan dan penuh dengan nilai peradaban,” tambah Kakanwil
Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP) Jawa Barat, Dr. K.H.R. Edi Komarudin, M.Ag., mengawali narasinya dengan memperkenalkan seluruh jajaran pengurus baru FPP Jabar yang hadir dalam audiensi tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi penanda kesiapan gerbong organisasi dalam mengawal transformasi pesantren di Jawa Barat secara total.
Kyai Edi secara khusus memberikan atensi mendalam terhadap maraknya fenomena di masyarakat belakangan ini, di mana terdapat oknum atau lembaga yang dengan mudahnya mencatut dan mengatasnamakan “pesantren” untuk kepentingan di luar koridor pendidikan keagamaan.
“Kita harus tegas memisahkan mana yang benar-benar pesantren penempa akhlak, dan mana lembaga yang sekadar menyematkan label ‘pesantren’. Imbas dari oknum-oknum ini sangat merugikan marwah ribuan pesantren lain yang selama ini ikhlas berkhidmat untuk umat,” ujar Kyai Edi.
Sebagai langkah preventif, FPP Jawa Barat menyodorkan rekomendasi klausul yang ketat terkait syarat penerbitan Izin Operasional (IJOP) Pesantren ke Kementerian Agama (PD PONTREN). FPP Jabar mendorong agar verifikasi lapangan tidak lagi sekadar administratif, melainkan menyentuh kelayakan kurikulum, rekam jejak pengasuh, dan kesiapan infrastruktur pengasuhan.
Tak berhenti pada tataran wacana, aksi nyata langsung dikonstruksikan melalui dua kolaborasi besar:
Sektor Kesehatan Mental (MoU dengan UIN SGD): FPP Jabar tengah mematangkan nota kesepahaman (MoU) dengan Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sinergi ini difokuskan pada penguatan fungsi Bimbingan Konseling (BK) di lingkungan pesantren, agar para ustaz dan pengasuh memiliki metodologi yang tepat dalam mendampingi psikologis perkembangan santri.
Sektor Keamanan dan Ketertiban (Kerja Sama dengan Polda Jabar): Guna mengantisipasi kerentanan fisik, tindak kekerasan, hingga potensi radikalisme, FPP Jabar berkolaborasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk membentuk Satgas Santri. Satgas ini akan menjadi garda depan dalam menciptakan ruang gerak yang aman, tertib, dan kondusif di dalam lingkungan pondok.
Sebagai momentum konsolidasi akbar untuk membumikan gagasan-gagasan strategis ini, Kyai Edi mengundang seluruh elemen kepesantrenan untuk hadir dalam Halaqoh Wilayah Bandung Raya. Dijadwalkan akan digelar pada Ahad, 7 Juni 2026, bertempat di Masjid Al-Ukhuwah, Kota Bandung. Halaqoh tersebut diproyeksikan menjadi wadah penyamaan persepsi sekaligus peluncuran resmi program-program kerja strategis FPP Jabar ke depan.
Gayung bersambut, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kanwil Kemenag Jabar, H. Ahmad Syukri, S.S., menambahkan bahwa akuntabilitas data dan legalitas kelembagaan adalah fondasi awal pemenuhan hak santri. Jika administrasinya tertata, maka intervensi program perlindungan kesehatan fisik maupun mental santri akan jauh lebih mudah dipetakan.
Hadirnya perspektif akademis dalam pertemuan ini dinilai menjadi angin segar. Kemenag Jabar memberikan apresiasi khusus atas keterlibatan Dekan Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Ulfiyah.
H. Ahmad Syukri, S.S. menilai, pendekatan psikologi perkembangan anak merupakan kepingan puzzle yang sangat dibutuhkan oleh para pengasuh pesantren saat ini. Melalui pendekatan psikologis yang tepat, deteksi dini (early warning system) terhadap potensi konflik, tekanan mental, ataupun perilaku menyimpang di kalangan santri dapat dicegah sejak dini.
“Sinergi dengan akademisi seperti Prof. Ulfiyah ini sangat krusial. Masukan berbasis riset psikologi akan memperkuat ketahanan mental santri. Kita ingin santri Jawa Barat tidak hanya unggul secara literasi keagamaan dan karakter mulia, tetapi juga tumbuh dengan mentalitas yang sehat dan matang,” pungkas Ahmad Syukri.
Ketua FPP Jawa Barat, Dr. K.H.R. Edi Komarudin, M.Ag., beserta jajaran pengurus inti, yang berkomitmen penuh untuk mengonversikan hasil dialog ini menjadi panduan taktis di tingkat(pesantren di seluruh wilayah Jawa Barat.
