JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat kerja sama bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok guna mempercepat aksi iklim, transisi energi bersih, dan pembangunan hijau yang berkeadilan.
Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan resmi antara Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dengan Utusan Khusus Perubahan Iklim Republik Rakyat Tiongkok, Liu Zhenmin, di Kantor KLH/BPLH, di Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah nyata penajaman kerja sama strategis kedua negara dalam menjadikan perlindungan lingkungan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Kamis (30/07/26).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen kedua kepala negara yang menempatkan kerja sama lingkungan hidup dan pembangunan hijau sebagai pilar utama hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok.
Dalam sambutannya, Menteri Jumhur menegaskan bahwa negara berkembang memiliki peran vital dalam menghadirkan solusi perubahan iklim tanpa mengorbankan pembangunan nasional.
“Indonesia meyakini bahwa perlindungan lingkungan bukan merupakan beban pembangunan, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu kami mengusung paradigma Growth through Environmental Protection, yaitu
membangun kesejahteraan melalui perlindungan lingkungan hidup, dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat,” ujar Menteri Jumhur.
Indonesia tengah mengembangkan pendekatan baru yang mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, dan kesejahteraan sebagai tiga pilar utama aksi iklim nasional. Langkah ini diperkuat melalui pengembangan pasar karbon, kredit keanekaragaman hayati, mekanisme pembagian manfaat yang adil, serta penegakan prinsip keadilan iklim.
Menanggapi komitmen tersebut, Utusan Khusus Perubahan Iklim Republik Rakyat Tiongkok, Liu Zhenmin, menyampaikan apresiasinya atas kepemimpinan Indonesia dan menegaskan kesiapan Tiongkok untuk memperdalam kerja sama strategis.
“Tiongkok memandang Indonesia sebagai salah satu mitra strategis paling penting di ASEAN dan Negara-Negara Selatan. Kami siap memperdalam kerja sama praktis di bidang perubahan iklim, energi bersih, teknologi hijau, sistem peringatan dini bencana, ekonomi sirkular, dan perlindungan lingkungan, sekaligus bekerja sama untuk menjaga kepentingan negara-negara berkembang dalam tata kelola iklim global,” jelas Liu Zenmin.
Fokus Kolaborasi Hijau Indonesia–Tiongkok
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati dan membahas sejumlah langkah konkret untuk mempercepat transisi hijau, antara lain:
1. Transisi Energi Bersih yang Adil: Mendorong peningkatan investasi pada energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai, penguatan industri panel surya, dan rantai pasok industri hijau yang disesuaikan dengan kondisi nasional.
2. Inovasi dan Teknologi Lingkungan: Pengembangan sistem peringatan dini bencana berbasis satelit dan kecerdasan buatan, konservasi hutan hujan tropis, pengelolaan sampah menjadi energi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.
3. Penguatan Kapasitas dan Tenaga Kerja Hijau: Kerja sama riset, pertukaran keahlian, dan pelatihan sumber daya manusia untuk mencetak tenaga kerja di sektor hijau.
4. Solidaritas Negara Berkembang: Memperkuat posisi bersama menjelang konferensi iklim internasional dengan berpegang pada prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan, sekaligus mendorong negara-negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim dan transfer teknologi.
Menutup pertemuan, Menteri Jumhur menekankan pentingnya orientasi kerja sama yang menghasilkan solusi langsung bagi masyarakat. “Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah berkembang menjadi kemitraan yang saling menguntungkan. Ke depan, kami berharap kerja sama ini semakin berorientasi pada aksi nyata, inovasi, investasi hijau, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sehingga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara serta berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan dunia,” pungkas Menteri Jumhur.
