TAPTENG —Kabarnusa24.com)Penolakan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 oleh DPRD Tapteng terus menjadi sorotan publik. Keputusan politik tiga fraksi di DPRD—NasDem, Gerindra dan Golkar—ini bahkan memantik beragam opini di tengah masyarakat. Namun Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, justru meminta semua pihak tidak panik dan sibuk membangun opini untuk menutupi substansi persoalan.
Jumat, 14 Agustus 2026, Rivai menegaskan bahwa penolakan LKPD bukanlah tindakan tanpa alasan. Menurutnya, keputusan tersebut telah disampaikan secara terbuka dalam Rapat Paripurna DPRD Tapteng pada Kamis, 30 Juli 2026, dengan sejumlah alasan yang dinilai serius, terutama menyangkut transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, penanganan bencana serta besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Kalau tidak ada yang dicuri, kenapa mesti takut?” tegas Rivai kepada wartawan di Pandan.
Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras bagi pihak-pihak yang dinilai terlalu sibuk memperdebatkan penolakan LKPD tanpa menjawab pertanyaan mendasar mengenai penggunaan anggaran daerah. Bagi DPRD, persoalannya bukan sekadar menerima atau menolak sebuah laporan, tetapi memastikan setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Rivai kembali menegaskan, tiga fraksi DPRD Tapteng menolak LKPD karena menilai laporan tersebut belum memberikan gambaran yang cukup transparan dan akuntabel kepada publik. Terlebih lagi, persoalan penanganan bencana di Tapanuli Tengah menjadi salah satu sorotan utama.
“Tiga fraksi ini melihat tidak ada keseriusan saudara Bupati Masinton untuk menangani banjir, bahkan terkesan diabaikan,” ujarnya.
Lebih keras lagi, Rivai menyampaikan kekhawatirannya bahwa persoalan bencana jangan sampai hanya menjadi arena pembelanjaan anggaran tanpa hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia bahkan meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menjadikan bencana sebagai sesuatu yang seolah-olah terus dipelihara.
“Kami curiga banjir ini dijadikan hanya untuk menjadi mata pencaharian tambahan. Makanya kami ingatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah jangan sampai memelihara banjir ini untuk memperoleh keuntungan,” kata Rivai. Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan kekhawatiran politik DPRD yang menurut Rivai perlu dibuktikan melalui pemeriksaan penggunaan anggaran secara terbuka.
Menurutnya, penolakan LKPD justru membuka ruang bagi DPRD untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam melalui Panitia Khusus (Pansus), apabila mekanisme tersebut dibentuk sesuai ketentuan. Dengan demikian, penggunaan anggaran penanganan bencana dapat dibedah secara lebih terperinci.
“Dengan ditolaknya LKPD tersebut, maka kami bisa mengecek nanti melalui Pansus, ke mana saja uang itu digunakan. Jadi, bupati tidak usah takut dan jajaran,” tegasnya.
Rivai juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar tidak menjadikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tameng untuk menutup kritik maupun fungsi pengawasan DPRD.
Menurutnya, WTP merupakan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK, bukan berarti seluruh persoalan pemerintahan otomatis selesai dan tidak boleh lagi dikritisi.
“Jangan berlindung di opini WTP. Semua daerah di Indonesia diperiksa BPK, mulai dari bupati, wali kota, gubernur sampai kementerian. Jangan seolah-olah kalau sudah WTP berarti tidak ada kekurangan di sana. WTP bukan berarti menghilangkan fungsi legislatif,” tegasnya.
Rivai bahkan menantang pemerintah daerah untuk membuka seluruh rincian penggunaan anggaran yang berkaitan dengan penanganan bencana. Ia meminta tidak ada lagi ruang abu-abu dalam penggunaan uang rakyat.
“Berapa untuk banjir, berapa banyak alat berat yang digunakan, berapa biaya seremoni, berapa biaya kegiatan workshop dan biaya lain-lain. Mari transparan dan buka semuanya,” katanya.
Sorotan DPRD tidak berhenti pada persoalan LKPD. Rivai juga mempertanyakan realisasi visi dan misi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang menurutnya belum terlihat signifikan selama masa kepemimpinannya.
Ia mengingatkan kembali sejumlah janji dan program yang pernah digaungkan, termasuk pembangunan eskalator menuju objek wisata Makam Papan Tinggi Barus, pembangunan rumah sakit di Barus serta peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kita masih ingat bagaimana saudara Masinton dengan lantang mengatakan akan membangun eskalator di Makam Papan Tinggi Barus untuk meningkatkan pariwisata. Membangun rumah sakit di Barus. Menaikkan TPP pegawai. Namun yang kami lihat, selama masa kepemimpinannya satupun belum ada yang terlaksana,” ujar Rivai.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa polemik LKPD telah berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, yakni pertanggungjawaban politik pemerintah daerah terhadap janji pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Rivai juga meminta masyarakat, terutama mereka yang berada di luar Tapanuli Tengah dan aktif memberikan komentar di media sosial, agar tidak hanya melihat persoalan dari kejauhan. Ia meminta masyarakat datang dan melihat langsung kondisi warga yang terdampak bencana.
“Mungkin Anda bisa berkomentar enak di media sosial karena keluarga Anda tidak tertimpa bencana. Coba kalau ada keluarga Anda yang merasakan dampak bencana dan lambatnya penanganan bencana ini, Anda juga pasti berteriak,” katanya.
Menurut Rivai, kritik DPRD tidak lahir dari ruang kosong. Ia menilai masih terdapat masyarakat terdampak bencana yang mempertanyakan bantuan pemerintah, sementara di sisi lain terdapat anggaran dan SiLPA yang cukup besar.
“Bayangkan ada uang anggaran SiLPA dan TKD cukup besar, tetapi tidak ada tindakan untuk memakai uang itu membantu masyarakat yang terdampak bencana. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang berteriak karena tidak mendapat bantuan,” pungkasnya.
Polemik ini pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab hanya dengan perang opini: sejauh mana uang rakyat Tapanuli Tengah telah digunakan secara efektif, transparan dan benar-benar dirasakan masyarakat?
Jika pemerintah daerah merasa seluruh penggunaan anggaran telah berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka jalan paling sederhana bukanlah perang narasi, melainkan membuka data, menunjukkan bukti, dan menjelaskan setiap rupiah secara terang kepada publik.
Sebab dalam pengelolaan uang rakyat, yang paling dibutuhkan bukan sekadar predikat WTP atau klaim keberhasilan, tetapi transparansi yang bisa diuji dan hasil pembangunan yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
(Hasanuddingulo)
