JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS milik Kementerian Sosial RI kembali disorot. Pengamat menilai data tersebut tidak pernah update dan menjadi biang kerok salah sasaran bantuan sosial selama bertahun-tahun.
Di saat bersamaan, proses Sensus Penduduk yang dilakukan BPS berjalan. Namun keduanya tidak pernah sinkron. “Ini pemborosan. Negara bayar 2 kali buat mendata, tapi rakyat miskin tetap tidak dapat bantuan,” kata Ley Bolon, Pengamat Kebijakan dan Sosial Politik, Minggu (23/08/26).
Pasalnya, polemik data penerima bantuan sosial kembali mencuat. Di tengah proses Sensus Penduduk yang berjalan, data DTKS milik Kementerian Sosial RI dinilai masih amburadul dan diduga tidak pernah diperbarui. Kondisi ini membuat bantuan pemerintah terus salah sasaran.
Ley Bolon, Pengamat Kebijakan dan Sosial Politik, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kemensos. Menurutnya ada 3 masalah utama yang membuat kemiskinan sulit ditangani.
Pertama, Data Tidak Update
Ley Bolon menyoroti DTKS yang masih menjadi acuan utama penyaluran bansos. Namun isinya jauh dari realita.
“Kita masih menemukan nama penerima yang sudah meninggal. Ada juga orang mampu yang masuk DTKS karena punya akses ke aparat desa. Sementara warga yang benar-benar miskin, tidak punya HP, tidak bisa lapor, justru tercoret,” ujarnya kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/08/26).
Ia menyebut pemutakhiran data hanya jadi jargon. Di lapangan, tidak ada mekanisme yang cepat dan akuntabel untuk mencoret dan menambah nama.
Kedua, Sensus dan DTKS Tak Sinkron
Saat ini BPS sedang melakukan Sensus Penduduk untuk memetakan kondisi sosial ekonomi. Di sisi lain Kemensos tetap kukuh memakai DTKS. “Ini lucu. Negara keluarin uang 2 kali untuk mendata. Tapi hasilnya tidak pernah ketemu. Sensus jalan sendiri, DTKS jalan sendiri. Kalau memang mau valid, habis sensus harusnya DTKS langsung diganti total,” tegasnya.
Ketidaksinkronan ini, kata dia, membuat kebijakan sosial seperti menembak dalam gelap.
Ketiga, Kemensos Diduga Lempar Tanggung Jawab
Setiap kali ada keluhan salah sasaran, Kemensos selalu menjawab dengan kalimat yang sama: “Silakan lapor ke desa/kelurahan untuk pemutakhiran”.
“Ini bentuk lepas tangan. Pemutakhiran DTKS itu tugas dan anggaran Kemensos. Jangan jadikan RT/RW sebagai operator data gratisan. Jangan jadikan warga miskin disuruh urus datanya sendiri,” kritiknya keras.
Ley Bolon mendesak pemerintah segera melakukan “reset” total terhadap DTKS berbasis hasil Sensus terbaru. Jika Kemensos tidak mampu, ia menyarankan agar pengelolaan data sosial diserahkan ke BPS.
“Selama pakai data sampah, maka bansos akan terus jadi bancakan. Uang negara habis, orang miskin tetap miskin. Berhenti pakai DTKS untuk kepentingan politik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, berharap pihak Humas Kementerian Sosial memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut.
