Indramayu, kabarnusa24.com
Sebanyak 514.497 peserta BPJS Kesehatan yang selama ini iurannya ditanggung Pemerintah Kabupaten Indramayu terancam tidak aktif akibat keterbatasan anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC).
Kebutuhan anggaran UHC disebut mencapai sekitar Rp214 miliar, sementara anggaran yang tersedia baru sekitar Rp84 miliar. Artinya, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp130 miliar.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Indramayu.
Ketua DPC GMNI Indramayu, Eka Gurun Firdaus, meminta Pemkab Indramayu bersama DPRD dan pihak terkait segera mencari solusi agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, tidak kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan.
“Jangan sampai kesehatan rakyat diposisikan sebagai angka dalam tabel anggaran semata. Di balik angka 514.497 peserta itu ada manusia, keluarga, anak-anak, dan orang tua yang sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan medis,” ujar Eka, Sabtu (5/9/2026).
Menurutnya, persoalan pembiayaan UHC harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan akses layanan kesehatan bagi ratusan ribu masyarakat Indramayu.
GMNI Indramayu juga mendorong DPRD untuk mengoptimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan, terutama dalam pembahasan APBD Perubahan, sehingga persoalan kekurangan anggaran UHC dapat segera dicarikan jalan keluar.
“Jangan sampai karena persoalan anggaran, masyarakat yang selama ini mendapatkan jaminan kesehatan justru harus menanggung dampaknya,” tegasnya.
GMNI berharap Pemkab Indramayu dan DPRD dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan kepesertaan BPJS masyarakat yang iurannya ditanggung pemerintah tetap berjalan.
Sebab, apabila kepesertaan tersebut tidak aktif secara bersamaan, dampaknya berpotensi dirasakan langsung oleh ratusan ribu warga yang sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan.
