TAPANULI TENGAH, 8 September 2026 —kabarnusa24.com)Kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu kembali menjadi sorotan. Sebuah sepanduk yang mengatasnamakan masyarakat Hutanabolon, Kecamatan Tukka, beredar di media sosial dengan tuntutan terbuka agar Pemerintah Pusat mengganti Bupati Tapanuli Tengah.
Pesan yang terpampang dalam sepanduk tersebut terbilang tegas. “KAMI MASYARAKAT HUTANABOLON KECAMATAN TUKKA, MINTA KEPADA PEMERINTAH PUSAT AGAR BUPATI TAPANULI TENGAH MASINTON PASARIBU DIGANTI.” Kemunculan sepanduk itu menjadi sinyal bahwa keresahan sebagian masyarakat mulai disampaikan secara terbuka.
Sejumlah persoalan disebut menjadi latar belakang kekecewaan tersebut, salah satunya berkaitan dengan bantuan yang sebelumnya diharapkan masyarakat. Berdasarkan keterangan sumber yang mengetahui persoalan tersebut, masyarakat hingga kini masih mempertanyakan kepastian realisasi bantuan yang mereka nantikan.
“Masyarakat sudah menunggu kepastian. Yang dibutuhkan bukan lagi janji, tetapi kejelasan kapan bantuan itu direalisasikan,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sumber tersebut meminta namanya tidak dipublikasikan karena mempertimbangkan keamanan dan kondisi sosial di lingkungan setempat. Redaksi menghormati permintaan tersebut dan tidak akan mengungkap identitas maupun informasi lain yang dapat mengarah pada identitas sumber.
Menurut sumber itu, kekecewaan masyarakat semakin berkembang karena harapan yang dibangun sebelumnya dinilai belum sejalan dengan kenyataan yang mereka hadapi. Masyarakat, kata dia, hanya ingin mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi dengan bantuan yang telah dijanjikan.
“Rakyat memilih pemimpin karena percaya akan ada perubahan. Kalau yang diterima hanya ketidakpastian, wajar kalau masyarakat akhirnya kecewa,” kata sumber tersebut.
Kritik tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, ketika masyarakat sudah mulai menyampaikan tuntutan pergantian kepala daerah secara terbuka, persoalannya tidak lagi sebatas keluhan individual, melainkan telah menjadi isu kepercayaan publik yang patut dijawab secara terbuka.
Persoalan bantuan tersebut juga dibarengi dengan informasi mengenai dugaan pungutan terhadap penerima bantuan. Informasi ini menjadi perhatian masyarakat karena bantuan pemerintah semestinya diberikan kepada penerima sesuai ketentuan tanpa adanya pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Sumber lain yang juga meminta identitasnya dirahasiakan menyebut adanya keresahan terkait dugaan pungutan tersebut. Namun, informasi itu masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta sebelum ada pemeriksaan resmi dari pihak berwenang.
Salah satu nama yang disebut dalam informasi yang beredar adalah Kepala Desa Sibio-bio. Redaksi menegaskan bahwa penyebutan tersebut merupakan bagian dari informasi dan dugaan yang berkembang di masyarakat, bukan kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran.
Jika memang tidak pernah terjadi pungutan, pihak terkait tentu memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi. Sebaliknya, apabila terdapat bukti adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan, aparat berwenang perlu melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai hukum.
Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan justru dibuat semakin sulit ketika menerima bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga dituntut memberikan penjelasan mengenai status bantuan yang menjadi persoalan. Publik berhak mengetahui apakah program tersebut telah dianggarkan, siapa penerimanya, apa kendalanya, serta kapan bantuan tersebut akan direalisasikan.
Bupati Masinton Pasaribu juga memiliki ruang untuk menjawab berbagai kritik tersebut secara terbuka. Pemerintah tidak perlu membalas kritik dengan perdebatan panjang apabila dapat menunjukkan data dan fakta mengenai pelaksanaan program di lapangan.
Jika bantuan sudah berjalan, tunjukkan datanya. Jika belum berjalan, jelaskan kendalanya. Jika ada dugaan pelanggaran, periksa.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menegaskan bahwa keresahan masyarakat bukan semata-mata persoalan politik. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemerintah yang mau mendengar dan memberikan kepastian atas persoalan yang mereka hadapi.
Beredarnya sepanduk tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebab kepercayaan masyarakat tidak dapat dipertahankan hanya dengan komunikasi dan janji, tetapi membutuhkan hasil yang dapat dirasakan langsung.
Masyarakat sudah memberikan suara. Kini pemerintah harus memberikan bukti.
Jika Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merasa seluruh program telah berjalan sesuai ketentuan, maka inilah saat yang tepat untuk membuktikannya secara terbuka kepada publik. Begitu pula terhadap dugaan pungutan, transparansi dan pemeriksaan menjadi penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Pada akhirnya, suara masyarakat tidak boleh hanya didengar ketika pemilu tiba. Setelah pemimpin terpilih, suara rakyat tetap menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan sebuah pemerintahan.
Sepanduk Hutanabolon telah berbicara. Kini masyarakat menunggu jawaban pemerintah—bukan sekadar kata-kata, tetapi kepastian dan tindakan nyata.
(Hasanuddingulo)
