Kabarnusa24.com
Bandung|| Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung untuk terus mengambil peran dalam memahami dan merespons kegelisahan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan dan rasa keadilan.
Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Kota Bandung di Kantor MUI Kota Bandung, Rabu, 9 September 2026.
Menurut Farhan, kepemimpinan dan rasa keadilan merupakan dua hal yang tidak cukup diukur melalui pendekatan kuantitatif. Keduanya sangat berkaitan dengan persepsi, rasa, dan kalbu masyarakat.
“Kepemimpinan dan rasa keadilan diukur melalui rasa dan subjektivitas. Dan kita tahu betul bahwa bicara soal kalbu, yang paling bisa menyentuh kalbu umat adalah para ulama,” ujar Farhan.
Karena itu, Farhan menilai, keberadaan MUI memiliki posisi penting dalam membantu pemerintah memahami dimensi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia berharap komunikasi antara Pemkot Bandung dan para ulama berlangsung secara erat dan berkesinambungan.
“Kami menempatkan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat menjadi bagian dari pemerintahan untuk mengelola rasa dan kalbu masyarakat,” katanya.
Farhan mengatakan, kebutuhan terhadap perspektif tersebut semakin penting di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah harus menangani berbagai persoalan teknis dan teknokratik, sementara di sisi lain terdapat dinamika sosial yang membutuhkan pendekatan berbeda.
“Untuk itulah peran kedua dari Majelis Ulama Indonesia di Kota Bandung adalah menjadi mitra kepemimpinan filosofis. Karena kami butuh bimbingan tersebut,” tutur Farhan.
Lebih lanjut, Farhan juga berharap keterlibatan ulama dalam persoalan masyarakat tidak hanya muncul ketika pemerintah menghadapi situasi krisis.
Ia ingin komunikasi antara pemerintah dan ulama dilakukan sejak awal untuk membaca potensi persoalan sekaligus mencari peluang penyelesaiannya.
“Kami ingin menghilangkan fenomena atau tudingan bahwa ulama mah hanya dipakai oleh pemerintah untuk memadamkan kebakaran. Enggak. Kami akan selalu memanfaatkan komunikasi yang erat antara kami dengan para ulama untuk bisa menangani berbagai permasalahan masyarakat,” ujarnya.
Farhan mencontohkan pengalaman pada 30 Agustus 2025 ketika Pemkot Bandung bersama para ulama melakukan komunikasi untuk merespons keresahan sosial yang berkembang setelah terjadi demonstrasi dan kerusuhan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut turut membantu Kota Bandung melewati situasi tersebut dengan cepat dan kembali mengendalikan kondisi sosial.
Pengalaman itu, kata Farhan, menjadi salah satu inspirasi pemerintah dalam membangun berbagai pendekatan untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menyinggung proses suksesi kepemimpinan MUI Kota Bandung yang menjadi salah satu agenda penting Musda XI.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Bandung tidak akan mencampuri penentuan Ketua MUI Kota Bandung berikutnya. Proses tersebut sepenuhnya diserahkan kepada para ulama.
“Kalau untuk pemilihan ketua, kandidat siapa pun kami serahkan 100 persen kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung,” katanya.
Ia pun berharap Musda XI MUI Kota Bandung dapat berjalan dalam suasana persaudaraan dan menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat serta maslahat bagi masyarakat.
“Kami tidak mau hanya sekadar Majelis Ulama Indonesia ini menjadi cahaya di ujung lorong. Kami ingin Majelis Ulama Indonesia menjadi pelita di sepanjang lorong,” tutur Farhan.
Menurutnya, keberadaan MUI sebagai bagian dari ekosistem sosial Kota Bandung akan semakin penting seiring dengan berkembangnya tantangan masyarakat.
Pemerintah membutuhkan pandangan para ulama agar berbagai kebijakan dan langkah pembangunan tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemaslahatan umat.
“Ini yang mempersatukan kita. Ke depannya kita akan selalu mementingkan kemaslahatan umat,” tutur Farhan.
Sumber : Kepala Diskominfo Kota Bandug
(Jaka)
