DEPOK, KABARNUSA24.COM
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok kembali menjadi sorotan terkait pengelolaan anggaran. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, sejumlah pos belanja dinas tersebut tercatat dengan nilai-nilai yang minim transparansi, dan memicu pertanyaan publik.
Pengamat kebijakan publik dan sosial politik Ley Bolon menilai total anggaran BBM Rp13,6 miliar sangat besar untuk ukuran dinas tingkat kota. “Ini angka fantastis. Publik berhak tahu, untuk kendaraan apa saja, berapa armada, dan bagaimana mekanisme pertanggung jawabannya. Kalau tidak dirinci, ini rawan pemborosan atau diduga mark-up,” ujarnya.
BAHAN BAKAR & PELUMAS Rp13,6 Miliar, Mayoritas Lewat Jalur Dikecualikan
Pos terbesar yang menjadi sorotan adalah belanja bahan bakar dan pelumas yang mencapai Rp 13.665.300.000 sejak dari periode Januari dan sejak Oktober 2026. Dua pos terbesar sekaligus masing-masing Rp 10.639.800.000 dan Rp 1.900.000.000 dibelanjakan pada Januari 2026 melalui mekanisme Dikecualikan, bukan melalui tender terbuka yang kompetitif.
Sementara itu, empat pengadaan triwulanan melalui E-Purchasing masing-masing bernilai Rp 281.375.000, dengan angka yang persis sama setiap tiga bulan.
“Rp 12,5 miliar lebih dibelanjakan untuk satu tahun dan melalui jalur dikecualikan itu sangat mencurigakan. Mengapa tidak ada proses lelang yang transparan? Siapa penyedia yang ditunjuk langsung? Dan mengapa empat kali pengadaan triwulanan nilainya persis sama, padahal harga bahan bakar selalu berubah? Ini seolah-olah harga sudah dikunci sejak awal tanpa melihat pasar,” Ujar Pengamat Kebijakan Publik Ley Bolon kepada wartawan, Rabu (09/09/26).
Jika dihitung rata-rata, DLHK Kota Depok menghabiskan lebih dari Rp 45 juta per hari hanya untuk bahan bakar. Pengamat Ley Bolon mempertanyakan kewajaran angka tersebut, “Berapa unit truk sampah dan kendaraan operasional yang sebenarnya beroperasi setiap hari? Apakah setiap kendaraan menghabiskan ratusan liter per hari? Atau justru ada yang mengambil untung dari pembelian ini tanpa diaudit dengan ketat?” Ujarnya.
BAK FIBER, PAKAN HEWAN, HINGGA SAPU LIDI, Banyak yang Jauh dari Harga Pasaran
Tidak hanya bahan bakar, sejumlah pos pengadaan lain juga dinilai tidak masuk akal. Di antaranya:
– Bak fiber 11 unit Rp 192.500.000, Rata-rata Rp17,5 juta per unit. Pengamat mempertanyakan harga pasar bak fiber ukuran tersebut yang dinilai jauh di bawah angka tersebut.
– Pakan hewan 12 bulan Rp 42.000.000, Pembelian pakan ayam, burung, kura-kura, dan ikan seharga Rp3,5 juta per bulan. “Di mana hewan-hewan ini dipelihara? Apakah DLHK punya kebun binatang? Jika tidak, untuk apa uang rakyat dipakai beli pakan ayam dan burung setiap bulan selama setahun? Ini harus dijelaskan secara rinci,” Ujarnya.
Wajar kalau masyarakat bertanya. “Ini kebutuhan operasional atau ada pemborosan terselubung? Transparansi wajib dibuka,” tegasnya.
Pengamat juga mempertanyakan pos perjalanan dinas Rp 225 juta.
“Di era efisiensi, perjalanan dinas harus berbasis kinerja. Jangan sampai anggaran ini hanya untuk seremonial. Apalagi DLHK tugas utamanya di lapangan soal sampah dan kebersihan,” Ujarnya.
– Perjalanan dinas Rp225.370.000, Pengadaan tiket pesawat dan penginapan melalui mekanisme Dikecualikan pada Januari 2026. “Ke mana saja, siapa yang pergi, dan berapa kali terbang? Jangan sampai perjalanan dinas ini justru menjadi sarana jalan-jalan yang dibebankan ke APBD,” tegasnya.
– Sewa toilet portable Rp312.000.000, Angka yang dinilai sangat besar untuk penyewaan toilet. “Berapa unit yang disewa dan berapa lama? Jika untuk acara tertentu, itu sangat mahal. Mengapa tidak membeli toilet tetap yang bisa dipakai bertahun-tahun?”.
– 540 buah sapu lidi Rp25.002.000, Berarti satu sapu lidi dibeli dengan harga Rp46.300, padahal harga pasar sapu lidi kualitas bagus rata-rata di bawah Rp20.000. “Mengapa dibeli dengan harga lebih dari dua kali lipat harga pasar? Apakah ada markup yang tidak wajar? 540 buah juga jumlahnya sangat banyak, kepada siapa saja dibagikan?”.
TOTAL GABUNGAN MENCAPAI Rp14,6 MILIAR, HARUS DIAUDIT!
Jika digabungkan, keenam pos pengadaan tersebut mencapai lebih dari Rp14,6 miliar. Pengamat Ley Bolon menegaskan, angka tersebut bukan nominal kecil dan seharusnya bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih bermanfaat bagi warga Depok.
“Kami mendesak Inspektorat Kota Depok, BPK dan APH untuk segera melakukan audit mendalam terhadap seluruh pos pengadaan ini. Masyarakat berhak tahu, berapa liter bahan bakar yang sebenarnya dibeli, siapa penyedianya, apakah harga sapu lidi memang Rp 46 ribu, dan untuk apa pakan ayam dibeli rutin setiap bulan. Jika tidak bisa dijelaskan secara rinci dan terbuka, maka itu sama saja dengan mengakui adanya pemborosan atau kebocoran anggaran yang harus segera ditindaklanjuti,” Pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi konfirmasi Pimpinan Redaksi Kabarnusa24, Selasa (06/09/26) ke mantan sekretaris DLHK yang sekarang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok terkait rincian anggaran tersebut melalui pesan WhatsApp.
Wartawan akan terus menunggu penjelasan transparan dan akuntabel demi menjamin setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan warga Depok.(Rizky Tile)
