Kabarnusa24.com
Bandung, 12 semptember 2026 || Respon Keluhan Warga, Sosialisasi Pembangunan Halte BRT
Respon Keluhan Warga, Sosialisasi Pembangunan Halte BRT akan Lebih Masif
Respon Keluhan Warga, Sosialisasi Pembangunan Halte BRT akan Lebih Masif
Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Cicadas yang berada di tengah jalan menuai berbagai keluhan dari masyarakat, terutama terkait potensi kemacetan dan aspek keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan Pemkot Bandung terus melakukan pengawasan dan koordinasi agar proses pembangunan tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan bagi warga.
Saat ditemui usai kegiatan di Lapangan Puter, Kecamatan Coblong, Jumat 11 September 2026, Farhan mengakui, dampak kemacetan akibat pembangunan halte di tengah jalan memang telah diperkirakan sebelumnya.
“Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan,” ujar Farhan.
Meski demikian, Farhan meyakini kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Berdasarkan informasi yang diterimanya, proses pembangunan halte diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.
“Tapi ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat. Menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar, persis seperti yang di Jalan Jakarta. Itu juga cepat, dalam dua minggu selesai,” katanya.
Terkait desain halte yang berada di tengah jalan tanpa dilengkapi jembatan penyeberangan orang (JPO), Farhan menjelaskan, kondisi ruang jalan menjadi salah satu pertimbangan utama. Pembangunan JPO sulit dilakukan karena keterbatasan lebar jalan dan trotoar yang tersedia.
“Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memastikan, aspek keselamatan tetap menjadi perhatian utama. Pemkot Bandung akan terus memantau perkembangan pembangunan halte, termasuk dampaknya terhadap pengguna jalan dan kelompok rentan.
“Kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Ditambah lagi, dengan lantai halte yang tinggi, tentu akan ada kesulitan juga bagi penyandang disabilitas,” katanya.
Farhan menyatakan, intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan Bappenas, guna memastikan seluruh aspek teknis pembangunan BRT berjalan sesuai standar serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan.
“Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus, ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pelebaran jalan di sekitar halte, Farhan menyebut opsi tersebut tidak memungkinkan karena infrastruktur pendukung seperti trotoar telah selesai dibangun.
“Enggak. Soalnya kan trotoarnya sudah jadi,” ujarnya.
Farhan juga mengungkapkan, halte serupa tidak hanya dibangun di Cicadas. Secara keseluruhan, terdapat 28 halte yang berada di koridor utama BRT atau berada di tengah jalan.
“Jangan khawatir, total semuanya 28 halte on koridor,” katanya.
Menurut Farhan, salah satu persoalan yang saat ini banyak dikeluhkan masyarakat adalah minimnya informasi mengenai pembangunan BRT. Karena itu, ia meminta pihak pengelola BRT untuk meningkatkan sosialisasi kepada warga secara lebih masif.
“Betul. Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga. Karena yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT. Kalau saya kan mewakili warga,” ujarnya.
Farhan menilai masyarakat berhak mendapatkan informasi yang memadai mengenai tahapan pembangunan, dampak lalu lintas, hingga alternatif mobilitas selama proses pekerjaan berlangsung.
“Kita akan teriak terus, ‘Pak, ieu kumaha? Kenapa kita nggak dikasih tahu? Kenapa kita nggak diberi alternatif?’ Ini yang kami lakukan terus untuk menekan BRT, memberikan sosialisasi yang lebih banyak, termasuk sosialisasi kepada parkir dan juga pedagang,” katanya.
Terkait antisipasi kemacetan, Farhan memastikan Dinas Perhubungan Kota Bandung akan melakukan pengaturan lalu lintas secara maksimal selama proses pembangunan berlangsung. Ia mengakui kemacetan sulit dihindari ketika terdapat pekerjaan konstruksi di ruang jalan, namun dampaknya akan ditekan melalui rekayasa dan penjagaan lalu lintas.
“Kalau dari Dishub, bagaimanapun juga, kita akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalau kemacetan tidak terhindarkan. Ketika ada pekerjaan di pinggir jalan atau di tengah jalan, pasti macet,” ujarnya.
Karena itu, pengaturan lalu lintas akan dilakukan sejak pagi hingga malam hari dengan menempatkan petugas pada titik-titik yang berpotensi menimbulkan kepadatan kendaraan.
“Pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik. Saya akan atur sedemikian rupa,” pungkasnya.
Sumber : Diskominfo Kota Bandung
(Jaka)
