TAPANULI UTARA, SUMATERA UTARA — 20 OKTOBER 2026 —Kabarnusa24.com)Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMKN 1 Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, menjadi sorotan publik. Anggaran senilai Rp2.225.662.400 atau sekitar Rp2,22 miliar dipertanyakan menyusul informasi ketidakhadiran Kepala Sekolah Ediaman Napitupulu dalam agenda undangan terkait Tipidkor pada Senin (19/10/2026), serta munculnya perbedaan data jumlah siswa sebanyak 136 orang.
Ketidakhadiran Ediaman Napitupulu dalam agenda yang telah dijadwalkan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan proses pengumpulan keterangan oleh aparat. Namun, alasan ketidakhadirannya belum diketahui secara pasti. Publik pun menanti penjelasan resmi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi yang tidak didukung fakta.
Kasi Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu W. Baringbing, sebagaimana dikutip dalam informasi yang diterima, membenarkan bahwa kepala sekolah tersebut dijadwalkan hadir. “Memang sudah dijadwalkan akan hadir pada hari Senin (19/10), namun beliau tidak hadir. Dan belum kita ketahui apa alasannya tidak hadir,” demikian keterangan yang dinisbatkan kepada Aiptu W. Baringbing.
Di tengah situasi tersebut, nilai Dana BOS sebesar Rp2.225.662.400 menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan anggaran publik untuk mendukung operasional pendidikan. Besarnya anggaran menuntut pertanggungjawaban yang jelas, mulai dari dasar penetapan alokasi, pelaksanaan kegiatan, hingga laporan realisasi dan bukti penggunaan dana sesuai ketentuan.
Sorotan semakin menguat setelah informasi yang beredar menyebutkan jumlah siswa berdasarkan data realisasi Dana BOS 2025 mencapai 1.317 orang, sedangkan data profil sekolah mencatat 1.181 orang. Perbedaan tersebut menghasilkan selisih 136 siswa yang perlu dijelaskan melalui pemeriksaan dokumen resmi dan pencocokan periode pendataan.
Selisih tersebut tidak boleh langsung dituding sebagai manipulasi data. Namun, perbedaan yang cukup besar itu juga tidak semestinya dibiarkan tanpa klarifikasi. Pihak sekolah perlu menjelaskan angka mana yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi Dana BOS, dari sumber data apa angka tersebut berasal, serta apakah kedua data merujuk pada periode yang sama.
Publik berhak mempertanyakan kesesuaian data peserta didik dengan dokumen administrasi dan laporan penggunaan anggaran. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, penyebabnya harus ditelusuri secara objektif untuk memastikan apakah persoalan tersebut bersifat administratif atau mengandung indikasi pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Besarnya anggaran dan perbedaan data tersebut kini mendorong harapan agar aparat penegak hukum melakukan penelusuran secara profesional. Pemeriksaan terhadap data siswa, dokumen penghitungan alokasi, laporan realisasi Dana BOS, serta bukti pertanggungjawaban diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan.
Perhatian masyarakat juga mengarah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Publik berharap lembaga antirasuah itu mencermati informasi yang berkembang dan menindaklanjutinya apabila terdapat dasar yang cukup sesuai kewenangannya. Jika penanganan berada di luar kewenangan KPK, koordinasi atau tindak lanjut oleh aparat berwenang dapat dilakukan sesuai mekanisme hukum.
Di sisi lain, Polres Tapanuli Utara diharapkan memberikan kejelasan mengenai perkembangan agenda undangan tersebut, sepanjang informasi itu dapat disampaikan kepada publik. Jika keterangan kepala sekolah masih diperlukan, tindak lanjut dapat ditempuh sesuai prosedur. Ketidakhadiran dalam satu agenda tidak otomatis membuktikan kesalahan, tetapi pertanyaan yang belum terjawab tetap perlu diselesaikan melalui proses yang sah.
Kepala SMKN 1 Siatas Barita, Ediaman Napitupulu, perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai alasan ketidakhadirannya serta perbedaan data jumlah siswa tersebut. Penjelasan yang didukung dokumen resmi akan membantu menjawab pertanyaan publik sekaligus menjaga agar pemberitaan tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Hingga berita ini disusun, informasi yang diterima redaksi belum memuat klarifikasi substantif dari pihak sekolah mengenai alasan ketidakhadiran kepala sekolah maupun selisih data siswa. Karena itu, redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi Ediaman Napitupulu serta meminta pihak terkait memberikan penjelasan yang dapat diverifikasi.
Dana BOS merupakan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendidikan sehingga pengelolaannya wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa berdasarkan bukti yang sah, sementara setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.
Kini, publik menunggu jawaban yang konkret: bagaimana menjelaskan selisih 136 siswa, apa dasar penghitungan Dana BOS senilai Rp2,22 miliar, dan bagaimana kelanjutan agenda undangan terhadap kepala sekolah. Masyarakat berharap aparat berwenang, termasuk KPK apabila sesuai kewenangannya, menindaklanjuti informasi yang memiliki dasar memadai agar persoalan ini memperoleh kejelasan dan tidak berhenti pada polemik.
CATATAN REDAKSI: Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang diterima redaksi. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau kerugian negara. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Kepala SMKN 1 Siatas Barita, Polres Tapanuli Utara, serta instansi terkait untuk menjaga akurasi dan keberimbangan pemberitaan.
(Hasanuddingulo)
